Hasil Survei FSI Abaikan Kode Etik Universal

JAKARTA – Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI) menilai survei yang baru dilakukan Forum Survei Indonesia (FSI) itu adalah survei yang ganjil dan tidak lazim. Sebab dalam kode etik standara survei opini yang berlaku di seluruh dunia, setiap primary sampling unit (PSU) yang setara dengan desa atau  kelurahan seharusnya memperoleh 10 responden dari setiap PSU. Selain itu, setiap survei harus membeberkan metodologi yang digunakannya. Tidak boleh disembunyikan.  Survei yang dilakukan FSI itu tidak berpegang pada standar riset universal. Sekjen AROPI Umar S.Bakry mengatakan hal tersebut menanggapi survei FSI itu. Dia  mencontohkan munculnya nama Prabowo Subianto sebagai capres dengan elektabilitas tertinggi (27,4 persen) jauh mengungguli Jokowi yang hanya 11,3 persen. Hasil itu sangat berbeda dengan hasil riset hampir semua lembaga survei yang justru menempatkan Jokowi di posisi teratas. Prabowo memang capres dengan elektabilitas tertinggi, kata Umar, apabila yang disurvei hanyalah para capres struktural parpol saja,  tanpa memasukkan nama Jokowi seperti yang dilakukan LSN (Lembaga Survei Nasional) . ”Tapi jika semua nama capres disurvei (termasuk Jokowi) maka LSN pun menempatkan Jokowi di peringkat tertinggi,” ujar Umar dalam bincang-bincangnya dengan INDOPOS, Minggu (4/8) di Jakarta. Hal kedua yang dikritisi AROPI, adalah klaim FSI yang menyebutkan jumlah respondennya dalam survei mereka sebanyak 10 ribu orang. ”Ini yang fantastis. Sebab  hampir semua lembaga survei mainstream hanya memerlukan sekitar 1.200 sampai maksimal 2.500 responden saja dalam survei-survei nasional mereka,” beber Umar lagi. Diungkapnya pula, dengan sampel sekitar 2 ribu orang saja, jika dilakukan dengan metodologi yang benar dapat menelan biaya hampir Rp 1 miliar. ”Lantas berapa miliar yang dihabiskan untuk survei dengan 10 ribu sample? Kalau dana sebesar itu diklaim  FSI bersumber dari dana sendiri tanpa sponsor sama sekali, kan aneh.  Yang bener aja dong Mas,” lontarnya dengan mimik keheranan. Keganjilan ketiga, metodologi survei yang digunakan FSI tidak disampaikan secara terbuka oleh tim peneliti yang hadir dalam launching hasil surveinya.  ”Masak ada wartawan tanya  metodologi apa yang digunakan, seorang pengamat politik yang dihadirkan FSI (Irwan Suharto) menjawab tak pantas wartawan menanyakan metode penelitian lembaga survei,” ungkap Direktur LSN ini. Menurut dia, pernyataan ini jelas kurang tepat. Sebab dalam kode etik survei opini publik yang berlaku universal dan juga dianut AROPI, setiap lembaga riset yang mempublikasikan hasil penelitian wajib menjelaskan metodologi yang digunakan kepada publik luas. ”Dalam etika penelitian di negeri manapun di bumi ini, metodologi tidak boleh menjadi rahasia peneliti saja,” imbuhnya. Meskipun tidak disampaikan secara terbuka kepada publik metodologinya, kata Umar, maka dapat disimpulkan bahwa  metodologi yang digunakan FSI tidak lazim. Jika benar bahwa FSI mendatangi 5 ribu desa maka dengan sendirinya setiap desa hanya memperoleh 2 orang responden. Padahal menurut prinsip Primary Sampling Unit (PSU) yang berlaku universal, cara seperti itu tidak wajar. ”Setiap PSU setara desa atau  kelurahan seharusnya memperoleh 10 responden,” terangnya. Kemudian klaim bahwa 10 ribu sampel yang digunakan terdistribusi di 21 provinsi, ini juga kurang tepat. Sebab jika menganut azas proporsionalitas  dalam penentuan sampel, dengan 2.500 responden saja sudah dapat terdistribusi ke 33 provinsi di seluruh Indonesia. ”Artinya jika FSI mengklaim menggunakan 10 ribu responden, sudah lebih dari cukup untuk didistribusikan ke seluruh provinsi yang ada,” tukas Umar. Terkait dugaan kalau survei FSI itu menjalankan survei sesuai pesanan, menurut Umar, silakan saja menggelar survei yang ’by order’ itu. Namun tetap harus tetap menjaga profesionalitas sebagai akademisi, menjunjung tinggi kode etik survei opini. ”Kami mengimbau FSI dan lembaga survei lainnya yang bermunculan jelang Pemilu 2014 agar tetap beraktivitas secara profesional dan independen serta menjunjung tinggi kode etik survei opini publik yang berlaku universal, serta obyektif,” pungkasnya. Untuk diketahui, pada Jumat (2/8) lalu FSI melaunching hasil surveinya. Menurut FSI sebanyak 10 ribu sample responden ditanyakan langsung siapakah capres yang akan dipilih mereka kalau pilpres digelar hari ini. Hasilnya, Prabowo Subianto menempati posisi teratas dengan elektabilitas  27,4 persen, disusul Megawati (12,7 persen), Joko Widodo atau Jokowi (11,3 persen), Wiranto (8,4), Hatta Rajasa (5,8), Aburizal Bakrie (4,9), Jumhur Hidayat (6,3), serta 13 tokoh lainnya.  (ind)