Demokrasi Dirampok Pejabat Kriminal

BENGKULU, BE - Maraknya praktik korupsi yang terjadi di Bengkulu merupakan isyarat bahwa masih banyak kelemahan pemerintah daerah dalam menjalankan demokrasi.  Keterbukaan masyarakat untuk memilih siapa pemimpinnya tidak diiringi dengan tertekannya praktik korupsi. Korupsi APBD, proyek daerah, jual beli jabatan, hingga makelar aset merupakan fenomena yang lazim terjadi.  Demikian dinyatakan oleh Sekretaris Tunas Indonesia Raya (Tidar) Provinsi Bengkulu Sofyan Hardi ditengah-tengah pelatihan terhadap kadernya, kemarin. \"Kesalahan utama karena memang desain politik kita dibentuk tanpa sistem hukum yang kuat. Akibatnya hukum tak berwibawa dan menjadi subordinasi politik.  Demokrasi seolah tampak kuat, seperti ditunjukkan adanya Pemilu langsung, Pilkada, kebebasan berekspresi dan partai politik. Namun sejatinya supremasi hukum tak berjalan. Hasilnya, demokrasi kita tumbuh, tapi tak berkembang, malah cacat parah,\" kata anggota DPRD Kota ini. Sistem hukum yang lemah, lanjutnya, pada akhirnya mendorong praktik politik yang cacat dan korup. Menurut dia, ini lah yang menjadi biang para koruptor bisa menjadi penguasa. Dengan posisi ini pula, kata dia, desain hukum direkayasa. \"Inilah yang saya sebut demokrasi kita telah dibajak oleh pejabat bermental kriminal. Dengan akses terhadap sumber daya keuangannya, koruptor kemudian ikut berpolitik dan mengambil alih tongkat kuasa melalui Pemilu.  Sehingga ketika sudah berkuasa, korupsinya semakin hebat. Bahkan sistem hukumnya diperlemah untuk melanggengkan praktik korupsi,\" ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Bengkulu ini. Bagi Sofyan, demokrasi semacam ini membuat sulit menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Sebab, inti dari demokrasi semacam ini sudah dirampok para penjahat politik melalui praktek korupsinya. \"Akhirnya segelintir elit saja yang sejahtera, sementara rakyat  terendam dalam kesengsaraan. Makannya kami menawarkan pergantian kepemimpinan secara nasional. Baik presidennya, maupun hingga ketingkat-tingkat daerah,\" ungkapnya. Sementara Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Bengkulu Susi Marleny Bachsin SE MM dalam kesempatan tersebut mengatakan, Gerindra telah menyiapkan 6 program transformasi bangsa yang akan dijalankan partainya pada 2014-2019 untuk mengubah situasi itu. \"Program itu berisi, pertama membangun ekonomi yang kuat berdaulat adil dan makmur. Kedua, melaksanakan ekonomi kerakyatan. Ketiga, membangun kedaulatan pangan dan energi serta pengamanan sumber daya air. Keempat, meningkatkan pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui program pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya serta olahraga. Kelima, membangun infrastruktur dan menjaga kelestarian alam serta lingkungan hidup. Keenam, membangun pemerintahan yang bebas korupsi, kuat, tegas dan efektif,\" sampainya. Dijelaskannya, Partai Gerindra akan mensosialisasikan 6 program transformasi bangsa ini kepada seluruh masyarakat luas. Ia menargetkan, pada 2014 seluruh warga Bengkulu telah mengetahui perihal program ini. \"Ini juga penting sekali buat mereka ketahui bahwa jalan keluar dari setiap persoalan mereka adalah dengan menjalankan aksi-aksi tersebut yang diawali dengan memilih Prabowo sebagai presiden,\" tutupnya. (009)