BENGKULU, BE – Sekretaris DPD Hanura Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring mengkalim seluruh Caleg DPRD Provinsi partainya bebas dari kasus korupsi dan masalah hukum lainnya. Hal itu, katanya, terbukti dari hasil rapat pleno KPU Provinsi Bengkulu, Kamis (25/7), sehingga tidak ada satu pun Caleg Hanura yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Nama Lukman Hakim seperti yang dirilis Jumat (26/7), menurutnya bukanlah Caleg Hanura, melainkan Caleg dari partai lain. \"Caleg Hanura lolos 100 persen, sedangkan Lukman Hakim yang sempat diberitakan itu bukan caleg Hanura,\" tegas Sekretaris DPD Hanura, Usin. Menurutnya, Hanura cukup selektif mengusung seseorang untuk menjadi calon anggota DPRD. Karena baginya anggota DPRD adalah wakil rakyat, sehingga orang yang diusung pun harus bisa menjadi contoh atau panutan bagi rakyatnya. \"Caleg Hanura memang bebas dari berbagai masalah, baik menyangkut persoalan tindak pidana, maupun kasus perbuatan yang tidak terpuji lainnya. Dan ini terbukti, tidak ada satu pun caleg Hanura yang dinyatakan TMS oleh KPU, baik KPU Provisni maupun KPU kabupaten/kota,\" ungkap pengacara kondang ini. (400)
Hanura Klaim Bebas Kasus
Sabtu 27-07-2013,09:45 WIB
Reporter : Rajman Azhar
Editor : Rajman Azhar
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Senin 27-07-2026,19:36 WIB
Ketika Diam Menjadi Sinyal: Membaca Fenomena Silent Struggle dalam Perspektif Ilmu Komunikasi
Senin 27-07-2026,15:55 WIB
Waspada Kemarau, Damkar Kota Bengkulu Imbau Warga Tidak Membakar Lahan dan Sampah Sembarangan
Senin 27-07-2026,15:59 WIB
Audit BPKP Bergulir, Dugaan Korupsi Rp6,2 Miliar di Disparpora Kepahiang Terus Diusut
Senin 27-07-2026,16:05 WIB
Fenomena 'Kotak Kosong' Masuk Desa, Ini Peta Aturan Baru Pilkades Serentak di Mukomuko
Senin 27-07-2026,15:46 WIB
Spektakuler! Kota Bengkulu Raih Rekor Dunia LEPRID Lewat Tari KATERA 15 Ribu Penari
Terkini
Selasa 28-07-2026,13:31 WIB
Perkuat Peran Tokoh Agama, Pemkot Bengkulu Ajak Bersatu Wujudkan Kota Bersih dari Narkoba dan Geng Motor
Selasa 28-07-2026,13:27 WIB
Helmi Hasan Minta OPD Utamakan Pelayanan Publik, Bukan Sekadar Kejar Nilai Ombudsman
Selasa 28-07-2026,13:25 WIB
Audiensi dengan Ombudsman RI, Helmi Hasan Dorong Pelayanan Publik Lebih Cepat dan Transparan
Selasa 28-07-2026,13:23 WIB
Pengajuan Pemberhentian ASN Resmi Online Mulai 1 Agustus 2026, BKPSDM Mukomuko Tegaskan Bukan Pemecatan Massal
Selasa 28-07-2026,13:17 WIB