Pemkot dan Dewan Harus Kompak

BENGKULU, BE - Alotnya pembahasan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu 2013-2018 dinilai pengamat politik dan pemerintahan, Drs Lamhir Syam Sinaga MSi, tak perlu terjadi. Ia justru mengimbau agar pemerintah kota dan dewan dapat kompak untuk menyelesaikan pembahasan, dan segera mengesahkan RPJMD tersebut agar program-program yang telah disusun bagi rakyat dapat segera dilaksanakan. \"Perdebatan itu sebaiknya tidak terjadi dulu saat ini. Kan belum dijalankan programnya. Bagaimana kita bisa nilai gagal atau janji politiknya tak ditepati kalau programnya saja belum dijalankan. Jangan kalah sebelum bertempur. Makanya saya sarankan Pemkot dan dewan harus kompak agar bagaimana program-program untuk rakyat dapat segera dilaksanakan dengan cara RPJMD itu cepat disahkan,\" katanya saat dihubungi, kemarin. Mengenai penggunaan kata APBD untuk Rakyat yang dimasukkan dalam visi misi RPJMD, Lamhir nilai penggunaan kata itu tidak melanggar aturan konstitusi, juga tidak akan disalahtafsirkan oleh masyarakat.  \"APBD untuk rakyat itu kan bukan artinya ada duit sekian miliar yang mau langsung dibagikan ke rakyat. Namun melalui program yang dianggarkan bagi kebutuhan kesehatan masyarakat misalnya dengan Jamkeskot, atau pendidikan dan lain-lain. Prioritas juga untuk pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan rakyat,\" paparnya. Mengenai langkah kepala daerah untuk menciptakan 50 ribu lapangan kerja dengan cara memberikan dana Satu Miliar Satu Kelurahan (Samisake), Lamhir menilai langkah ini perlu dilaksanakan terlebih dahulu sebelum diketahui kekurangan-kekurangannya. \"Dicoba dulu yang penting. Masalah berhasil atau tidaknya kan harus dicoba dulu. Jangan pula sudah kalah sebelum bertempur,\" tukasnya. Mengenai program RS Kota, Lamhir juga menilai sudah selayaknya Pemkot membuat program tersebut. Pasalnya menurut dia, saat ini Kota Bengkulu bahkan sudah tertinggal daripada Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara, dua kabupaten di Provinsi Bengkulu yang sudah mempunyai rumah sakit sendiri. Mengenai tempat, menurutnya tak masalah bila berada dibekas gedung Bappeda dan DPRD Kota. \"Malu kita belum punya Rumah Sakit sementara dua kabupaten yang ada saat ini saja (Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah) sudah punya. Kalau tempat kan bisa berpindah-pindah. Dahulu RSMY itu juga pernah berpindah-pindah sebelumnya. Jadi tidak ada masalah,\" bebernya. Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Bengkulu, Dempo Xler SIp mengatakan, keberhasilan realisasi janji-janji politik kepala daerah terpilih mengenai APBD untuk Rakyat sangat tergantung pada keseriusa dewan dan pemkot. \"Untuk dapat merealisasikan hal itu, perlu dikurangi anggaran-anggaran yang tidak penting dan prioritaskan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat. Dan ini butuh keseriusan baik dari Pemkot maupun dari dewan. Kalau tidak begitu, susah realisasinya,\" jelasnya. Ia juga mempertanyakan kenapa dewan begitu keras menentang pemkot diakhir-akhir masa jabatan. \"Apakah ini alat promosi atau memang karena idealismenya sendiri. Karenanya kami himbau DPR dan Pemkot agar bersatu agar APBD untuk Rakyat itu direalisasikan. Karena ini untuk masyarakat langsung untuk mempercepat perkembangan ekonomi masyarakat bawah,\" pungkasnya. (009)