Kebijakan Tidak Tepat

BENGKULU, BE - Pertumbuhan ekonomi Bengkulu mencapai 5,53 persen pada triwulan pertama 2013, sebuah pencapaian yang bagus. Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut tidak dibarengi dengan kesejahteraan rakyat.  Hal tersebut terbukti dengan melonjaknya angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu mencapai 15 persen atau sebanyak 327.350 orang di Bengkulu.  Pengamat Ekonomi dari Universitas Bengkulu Dra Purmini, M,Sc mengatakan, pertumbuhan ekonomi tersebut hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Sebab, pola pembangunan  tidak tepat sasaran. \"Hanya berpihak kepada kalangan tertentu saja sehingga ini bukanlah menjadi sebuah kebanggaan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Bengkulu, tetapi sebuah kemunduran bagi pemerintahan,\" ujarnya, usai seminar Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan di Rafles City Jum\'at, kemarin. Dikatakannya pula, kesenjangan tersebut dapat dilihat dari data BPS yang menunjukan bahwa penurunan angka kemiskinan hanya terjadi di daerah perkotaan saja.  \"Sedangkan di daerah pedesaan terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 17,64 ribu dan ini bukan angka yang kecil,\" katanya. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Bengkulu memang lebih tinggi dibanding pertumbuhan nasional. \"Namun pendapatan perkapitanya malah lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional,\" ujarnya lagi. Belum lagi, katanya, tingkat kenaikan harga barang dan jasa (inflasi) di Provinsi Bengkulu ternyata dari data kementrian adalah yang tertinggi bila dibandingkan dengan rata-rata inflasi nasional. \"Keadaan tersebut diperparah lagi dengan pondasi utama ekonomi kerakyatan berupa infrastruktur terutama jalan yang masih memprihatinkan, lebih dari 30 persen jalan dalam kondisi rusak,\" katanya. Dia mengatakan, ada tiga rekomendasi yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi. Antara lain mengembangkan sumberdaya ekonomi lokal, melalui pemberdayaan masyarakat lokal dalam rangka diversifikasi usaha dan pekerjaan. Kemudian,  mendorong peningkatan daya saing daerah melalui percepatan pembangunan insfrastruktur, khususnya peningkatan kualitas dan kuantitas jalan nasional. Serta, meningkatkan kapasitas SDM aparatur pemda khususnya pengelola keuangan daerah dan perencana pembangunan daerah. \"Salah satunya melalui  pendidikan dan pelatihan warga,\" ujarnya. (100)