Legislatif, Kada & PNS Tersandung Hukum

BENGKULU,BE- Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengaku miris karena banyak anggota legislatif dan kepala daerah terjerat kasus hukum. Dia mengatakan, data Kemendagri, sudah ada 2.000 anggota legislatif, 2000 PNS, dan 297 kepala daerah terjerat kasus hukum. \"Setiap minggu ada satu tersangka baru,\" kata Gamawan Fauzi, saat konfrensi pers di Hotel Grage Horizon, kemarin. Hal ini diungkapkan, saat ditanya terkait penetapan 3 pimpinan DPRD Seluma oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).   \"Sebelum puasa, sepertinya bakal tebus 300 kepala daerah jadi tersangka,\" katanya. Gamawan mengatakan sangat sedih dengan tingginya pejabat eksekutif dan legislatif yang terjerat kasus, sehingga harus mempertanggungjawabkannya di balik jeruji besi.\"Saya sedih seolah-olah otonomi daerah gagal,\" katanya. Terkait hal ini, dia mengaku belum mengetahui secara penyebab banyaknya legislatif dan eksekutif masuk penjara atau terjerat kasus.  Persoalan tersebut, menjadi persoalan sendiri dalam berbangsa dan bernegara.  \"Saya sering berfikir, apa ada sesuatu yang salah dengan otonomi daerah kita?\" ujarnya. Salah satu dugaan yang dia kemukakan banyaknya kepala daerah terjerat kasus, karena tingginya ongkos politik. \"Sehingga korupsi menjadi penyebab terbesar kepala daerah terjerat kasus,\" katanya. Dia mengatakan, akan terus melakukan perbaikan sistem, sehingga kehidupan bernegara kedepan menjadi lebih baik. Terkait tiga pimpinan DPRD Kabupaten Seluma yang sudah ditetapkan tersangka, bahkan Ketua DPRD sudah ditahan KPK, fungsi DPRD masih tetap berjalan dengan normal.  \"Anggota DPRD Seluma yang ada dapat memilih pimpinan DPRD sementara, jika partai terkait tidak melakukan pergantian,\" katanya. (100)