Pos Abaikan Protes BLSM

RATU SAMBAN, BE -  Walau penyaluran  Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) banyak menuai protes, tak membuat PT Pos Bengkulu menghentikan penyaluran kompensasi bahan bakar minyak itu. Koordinator  pendistribusian Kartu Peduli Sosial (KPS) yang juga Manajer Antaran PT Pos Bengkulu, Agung Adrian, mengatakan, distribusi dan penyaluran bantuan itu sesuai dengan data yang telah direkomendasikan dari pemerintah.   \'\'Persoalan data tidak tepat sasaran, itu hak dari pemerintah,\" ujarnya. PT Pos, katanya tidak akan menghentikan penyaluran  bantuan tersebut selama  tidak ada perintah dari pemerintah daerah  melalui putusan  yang resmi.  Diakui masih banyak warga yang datang dan  mengadukan karena tidak dapat KPS atau bantuan itu.   Mereka ini kemudian diminta untuk mengisi  formulir yang telah disediakan khusus dari Kementerian Sosial. Formulir yang terisi  itu selanjutnya akan diusulkan ke Pemda untuk diusulkan ulang untuk dijadikan data penerima baru.  \"Kita arahkan warga mengadu ke kelurahan, karena di sanalah posko pengaduan itu dibuka dan data baru itu akan diusulkan ke pusat,\" katanya. Namun pernyataan pihak Kantor Pos itu dibantah Sekretaris Lurah Kebun Beler, Syahminan SSos.   Menurutnya sejak penyaluran BLSM, tidak ada posko pengaduan yang dibuka.  Dirinya hampir tiap hari melayani  warga yang protes, namun tidak bisa  merekomendasikan. Kelurahan hanya menyampaikan bahwa data  penerima  BLSM dilakukan oleh Badan Pusat Statistik.   \"Kita tidak menerima formulir perubahan data itu, kelurahan juga tidak membuka posko pengaduan,\" terangnya. Tak Libatkan BPS Terpisah, Kepala BPS Provinsi Bengkulu Ir Dody Herlando MEcon menyatakan BPS tidak memiliki dan diberi basis data terpadu, baik nama atau alamat oleh tim nasional percepatan penanggulangan lemiskinan (TNP2K). Karena Data pendataan program perlindungan sosial (PPLS) 2011 yang dijadikan basisdata terpadu oleh TNP2K untuk penentuan jumlah dan nama-nama penerima program kemiskinan termasuk BLSM sepenuhnya milik TNP2K. \"BPS hanya sebatas membantu TNP2K mengumpulkan data. Dan yang menentukan penerima BLSM sepenuhnya adalah TNP2K dibawah sekretariat wakil presiden,\" terang Dody. Dody menyarankan, jika ada masyarakat yang ingin menanyakan terkait data BLSM ini, untuk menanyakan langsung kepada TNP2K melalui tim Koordiansi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPD) yang ada di daerah sebagai kepanjangan tangan dari TNP2K. Selain itu Dody juga mengatakan ia belum mendapat informasi terkait akan ada penambahan data penerima BLSM ini, namun ia meminta kepada segenap masyarakat yang merasa tidak layak menerima BLSM tersebut untuk segera melapor, karena saat ini pemerintah hanya bisa melakukan pergantian saja. (247/251)