KPK Ikut Uji Calon Praja IPDN, Tes Integritas dan Kejujuran

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerapkan kebijakan baru dalam proses seleksi calon praja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Rencananya, mulai tahun ajaran 2013/2014 ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan dilibatkan dalam proses seleksi calon praja IPDN. Sekjen Kemendagri, Diah Anggraeni, mengungkapkan, pada Selasa (25/6) lalu pihaknya mengadakan pertemuan dengan KPK, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformafi Birokrasi (Kemenpan&RB), serta Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Diah menuturkan, pada pertemuan itu KPK mengusulkan adanya tes integritas dan kejujuran bagi para calon praja IPDN.  \"Nantinya akan ada tes tersendiri untuk materi tes integritas dan kejujuran,” ujar Diah di Jakarta, Rabu (26/6). Diah menambahkan, pelibatan KPK itu agar proses seleksi calon praja IPDN bisa benar-benar terbuka, obyektif dan meminimalisir intervensi. Karena itu, lanjut Diah, setiap tahap seleksi juga akan diawasi KPK. Lebih lanjut Diah mengatakan, Kemenpan&RB telah mengeluarkan formasi CPNS calon praja IPDN 2013/2014 sebanyak 2000 kursi. Pendaftaran masuk IPDN bisa dilakukan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia pada 1-12 Juli mendatang. Diah menjelaskan, seleksi calon praja IPDN menggunakan sistem gugur. Tahapan seleksinya antara lain seleksi administrasi di kabupaten/kota yang dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi, kemudian tes kompetensi dasar yang dikoordinasikan oleh Kementerian PAN&RB dan BKN,  tes kesehatan dan kesamaptaan, serta tes psikologi ditambah sub-item seleksi berupa tes integritas dan kejujuran. \"Tes psikologi oleh tim  dari Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat yang berkoordinasi dengan KPK. Untuk tes integritas dan kejujuran oleh KPK,” katanya. Diah menambahkan,  KPK akan menjadikan kampus IPDN Pusat di Jatinangor, Jawa Barat dan tujuh kampus IPDN regional di sejumlah daerah sebagai proyek percontohan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi ( ZI-WBK). Karena jadi proyek percontohan, maka ZI-WBK dalam seleksi praja IPDN itu akan menjadi contoh bagi sekolah kedinasan di instansi lainnya. “Keterlibatan KPK ini akan dijadikan role model bagi penerimaan mahasiswa pendidikan tinggi kedinasan lainnya, termasuk bagi Akademi Kepolisian (Akpol) dan tes CPNS di kejaksaan dan calon kakim,” kata Diah bangga. (ara/jpnn)