Proyek Jalan Nasional Disorot

Komisi III Imbau Balai Koordinasi BENGKULU, BE - Ketua Komisi III DPRD Provinsi, Suharto, SE, MBA bersama Wakil Ketua dan 6 anggota yang lain kemarin Rabu (19/6) melakukan sidak proyek pengerjaan jalan dari Nakau Kabupaten Bengkulu Tengah hingga ke Kabupaten Kepahiang. Hasilnya, Komisi III kecewa dengan proses pengerjaan jalan yang merupakan aspek penting kemajuan ekonomi itu dikerjakan asal-asalan. \"Kita banyak tidak tahu proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Bengkulu yang bersumber dari APBN. Karena Balai Kementerian Pekerjaan Umum (PU) wilayah Bengkulu tidak mau berkoordinasi,\" kata Suharto saat ditemui di ruang Ketua Komisi III DPRD Provinsi usai sidak. Untuk itu, Suharto mengimbau pihak Balai PU Wilayah Bengkulu melakukan koordinasi menyangkut proyek pembangunan dengan Dinas PU dan Komisi III sebagai mitra kerja Dinas PU. \"Setiap apapun proyek yang dikerjakan di daerah, walau itu bersumber dari APBN, Lembaga DPRD Provinsi harus tahu. Tujuannya untuk melakukan pengawasan,\" Suharto menekankan. Disisi lain, Suharto mengaku bangga dengan adanya proyek pelurusan jalan dari Bengkulu menuju Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Menurutnya, proyek itu dapat membuat akses perekonomian di Provinsi Bengkulu menjadi berkembang, karena arus kendaraan barang dan jasa menjadi lebih lancar serta efisien. Suharto bersama anggota di Komisi III DPRD Provinsi mengaku bangga dengan \"keberhasilan\" mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PU yang berhasil mendapatkan proyek pelurusan jalan tersebut. Menurut Suharto, Dinas PU yang saat ini dibawah kepemimpinan Azwar Burhan, M.Eng.Sc, harus mampu menjalankan proyek itu dengan baik. \"Logikanya, dengan Kepala Dinas PU yang sudah definitif, berbagai proyek pembangunan untuk daerah yang bersumber dari APBN harus bisa didapatkan. Masa, seorang Plt Kepala Dinas saja mampu, sedangkan Kepala Dinas definitif tidak mampu,\" sindir Suharto. Menyangkut kemacetan yang terjadi akibat proyek pelurusan jalan Bengkulu-Lubuk Linggau di jalan raya Bengkulu-Kepahiang, berdasarkan hasil sidak, menurut Suharto hal itu lantaran kesalahan teknis pelaksanaan proyek. Kontraktor yang mengerjakan proyek senilai Rp 36,8 miliar itu adalah PT Asdam Jaya. Namun terdapat titik lokasi proyek yang lain dengan total dana dari APBN mencapai Rp 68,4 miliar. \"Komisi III harus mengambil tindakan dengan melakukan sidak karena adanya kemacetan di jalan raya Bengkulu-Kepahiang. Kamis sudah sampaikan bahwa perlu pengaturan kendaraan yang lewat dan tanah-tanah hasil pengikisan bukit harus cepat dibersihkan agar tidak sampai di jalan sehingga menganggu pengendara,\" tegasnya. Selain itu, dari pengamatan yang dilakukan dari Nakau hingga ke Kepahiang, menurut Suharto Komisi III menyayangkan kontraktor dari PT Jurai. Menurutnya, pelaksanaan proyek oleh PT Jurai di Kepahiang tidak beres, sehingga merugikan masyarakat secara luas. \"Apa hanya segelintir saja kontraktor di Provinsi Bengkulu ini. Komisi III DPRD Provinsi juga mengimbau agar dicermati para kontraktor yang mendapatkan proyek infrastruktur, untuk dilakukan evaluasi,\" ujarnya. Selanjutnya Suharto juga menkritik Pemprov yang hingga kini belum realisasikan proyek fisik. Padahal kata Dia, pada APBD tahun ini sudah dianggarkan diawal tahun. Ia menegaskan dalam proses tender proyek infrastruktur tidak ada permainan. \"Sampai sekarang hampir habis triwulan ke II, belum ada realisasi proyek fisik. Katanya proses tender belum selesai, masih di ULP. Ini jadi pertanyaan kita kenapa lamban sekali realisasi proyek fisik tersebut,\" tegasnya. Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi, Khairul Anwar, B.Sc menambahkan, hasil galian tanah yang turun ke jalan jangan dibiarkan menumpuk. Selain membuat kemacetan, bila tanah memenuhi badan jalan akan membahayakan kendaraan karena jalan menjadi licin ketika hujan. \"Setiap papun pengerjaan proyek jalan, harus ada pemberitahuan kepada masyarakat. Jadwal pelaksanaan pengerjaannya harus ada, sehingga masyarakat yang memiliki keperluan misalnya ke bandara, bisa lakukan antisipasi. Intinya kami menekankan pengerjaan proyek harus diperhatikan sistem informasi dan pengaturan jalan. Kami juga imbau pengendara yang lewat untuk tertib,\" kata Khairul.(100/adv)