KOTA MANNA, BE - Belum adanya kesepakatan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) hibah Lapter II dari Mabes TNI AU ke Pemda Bengkulu Selatan, karena selama ini pihak Pemda BS belum menyampaikan surat permohonan hibah ke Kementerian Keuangan RI.
Hal ini diungkapkan Bupati BS H Reskan E Awaludin didampingi Kabag Hukum Pemkab BS, Yulius Saisar SH, belum lama ini. \"Sepertinya kesepakatan hibah masih terkendala surat permohonan hibah ke Kementerian Keuangan RI. Diperlukannya surat permohonan hibah itu baru kita diketahui baru-baru ini,” ujar Reskan.
Menurut Reskan, sebelumnya pihaknya hanya mengajukan draf MoU hibah, karena memang tidak tahu ada surat permohonan ke Kemenkeu. Namun setelah tahu ada aturan diharuskannya membuat permohonan hibah itu, maka pihaknya baru saja menyampaikan surat permohonannya ke Kemenkeu. \"Surat permohonan hibah ini sudah kami sampaikan beberapa hari lalu, \" ucapnya.
Menurut Reskan, pihaknya masih menunggu persetujuan hibah dari Kemenkeu tersebut. Namun demikian ia optimis dalam waktu dekat ini MoU hibah lafter sudah dapat disepakati. Terlebih lagi Pemkab BS sudah menyanggupi semua persyaratan yang diajukan pihak Lanud Palembang yakni menjaga pos Lanud, menyiapkan lahan 40 hektar di areal lapter II, menyiapkan lahan 7 hektar untuk pembangunan pos radar udara serta menjaga Lapter I. \"Semua persyaratan yang diajukan Lanud Pemkab siap memenuhinya, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini MoU hibah sudah tuntas,\" terangnya.(369)