Tanpa Gubernur, Pengajian Sepi

BENGKULU, BE - Kedisiplinan pegawai negeri Sipil (PNS) semakin menjadi sorotan. Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah sendiri sempat mengomentari pengajian bulanan yang dilaksanakan di Sekretariat Pemprov pada Jum\'at (7/6) kemarin, berlangsung sepi. Meski sedang tugas di luar daerah, gubernur mendapatkan laporan jika pengajian yang diselenggarakan hanya diikuti beberapa PNS. Padahal hadir dalam pengajian tersebut Sekretaris Provinsi Drs H Asnawi A Lamat MSi. \"Menyedihkan kalau urusan agama (sepi), kalau urusan duit, tahan berbunuhan (saling bunuh),\" kata gubernur. Junaidi memprogramkan pengajian sebulan sekali di lingkungan Setda Pemrov.  Kegiatan tersebut untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan abdi negara.  Namun, dengan sepinya pengajian, gubernur sangat menyayangkannya.  Berbeda dengan kegiatan pengajian bulanan, di setiap mall di Bengkulu justru banyak dikunjungi PNS.  Baik PNS Pemprov dan PNS Pemkot, mereka lebih suka bercengkerama dengan sesama teman mereka saat jam kerja.  Kondisi ini menjadi soran masyarakat.  Seperti diungkapkan, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Drs Inzani Muhammad dari Fraksi PAN menyoroti longgarnya pengawasan dari Satpol PP. Dia mengatakan Peraturan Pemerintah (PP) No 53 tahun 2010 harus dijalankan untuk mendisiplinkan abdi negara yang digaji dengan uang rakyat itu. “Kalau mereka lebih banyak di mall, ini malu dengan masyarakat. Pelayanan untuk masyarakat pasti ada yang terganggung,” ujarnya. Dia mengatakan, Sekretaris Daerah (Sekda) harus kembali mengingatkan PNS agar lebih disipilin menjalankan tugasnya. Terlebih, maraknya PNS keluyuran di Mall jam kerja ini sudah menjadi sorotan masyarakat. “Saya dapat laporan dari masyarakat, ini artinya masyarakat menilai ini kurang baik,” katanya. Dia meminta Satpol PP kembali melakukan razia ke Mall, untuk mensosialisasikan peraturan pemerintah dan Undang-Undang yang mengatur tentang disiplin PNS. “Jangan terkesan ada pembiaran,” katanya. Terlebih, Pemerintahan Provinsi Bengkulu dalam melakukan tata kelola pemerintahan khususnya keuangan mendapat raport merah. Secara nasional Provinsi Bengkulu berada pada peringkat nomor 3 terbawah, hanya dua provinsi yang berada dibawah Bengkulu yaitu Provinsi Baru Papua Barat dan Maluku Utara.(100)