Prona dan Redistribusi Terkendala Batas Desa

KEPAHIANG, BE – Masalah ketidakjelasan tapal batas antar beberapa desa dalam wilayah Kabupaten Kepahiang menjadi kendala dalam realisasi program nasional (prona) dan redistribusi yang dibiayai dana APBN. Hal ini diakui Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepahiang, upryadi BR A Ptnh, kemarin. \"Dari total 2900 bidang sertifikat prona dan redistribusi yang diperuntukkan bagi kabupaten Kepahiang tahun ini, hingga sekarang yang sudah pada tahap pengukuran mencapai 1472 bidang. Memang dalam realisasi banyak kendala yang kita hadapi, tetapi yang paling mencolok yakni dengan belum adanya kejelasan tapal batas antara beberapa desa. Kendala itu sendiri ditemui pada saat petugas melakukan kita pengukuran lahan masyarakat,\" ungkap Supryadi. Dikatakannya, bahkan saat ini ada disalah satu desa, akibat kendala itu petugas sempat dicegat atau dihambat masyarakat untuk tidak melakukan pengukuran. Soal tapal batas tersebut terjadi diantaranya desa Batu Bandung dengan Sosokan Baru. \"Selain itu Air Selimang dengan Benuang Galing dan Air Hitam dengan Tanjung Alam. Pada saat dihambat, masyarakat beralasan karena lahan yang diukur tidak tau masuk wilayah desa yang mana,\" terangnya. Disisi lain, Supryadi menjelaskan, hingga saat ini realisasi prona dan redistribusi itu sendiri sudah mencapai 40 persen dari target yang diperuntukkan bagi kabupaten Kepahiang. Hingga akhir bulan ini kemungkinan besar 50 persen terselesaikan. \"Sesuai dengan keputusan BPN pusat, kita sudah harus merampungkan 40 persen sertifikat dari target keseluruhan. Artinya hingga bulan ini terget tersebut akan kita lewati,\" kata Supryadi. Lebih jauh dikatakannya, meskipun demikian pihaknya berharap dan menghimbau kepada Pemerintahan Desa terutama Kepala Desa untuk segera menyerahkan persyaratan yang diperlukan dalam pembuatan sertifikat prona ini. \"Sejauh ini memang setiap desa sudah menyerahkan persyaratan seperti ketentuan yang berlaku. Hanya saja dalam perjalanannya masih ada beberapa desa yang mengalami kekurangan, untuk itu kita meminta agar segera dilengkapi,\" tandasnya. (505)