MUKOMUKO, BE – Wakil Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu, Drs Sanuludin mengingatkan kepada pengurus Koni yang berada di Kabupaten/Kota tidak dibawa keranah politik. Koni adalah organisasi prestasi dibidang olahraga yang bersifat independen. \"Meskipun pengurusnya ada dari orang politik sah-sah saja. Namun orang yang bersangkutan harus bisa memilah mana yang harus dilakukan untuk kepentingan politik dan organisasi, \" kata Sanuludin, usai melantik pengurus Koni Kabupaten Mukomuko periode 2011-2015, kemarin (31/5).
Pengurus yang terbukti melanggar aturan dipatikan bakal diberikan teguran dan dievaluasi. Selain itu, pengurus diingatkan membentuk pengcab-pengcab . Dimana pengcab yang akan melatih dan membimbing para atlet olahraga yang dapat bersaing dan ditampilkan dalam event yang sering digelar. Dalam penyeleksian atlet diharapkan dipilih yang mempunyai kemampuan. \"Jangan dikarenakan ada titipan-titipan yang selama ini diindikasi ada,\" bebernya.
Jika hal tersebut masih dilakukan, kemajuan olahraga di provinsi ini tidak akan signifikan. Pemerintah daerah diwajibkan membina minimal satu bidang olahraga. \"Wajib hukumnya pemerintah kabupaten/kota membina satu bidang olahraga,\" katanya.
Pemerintah daerah disaraknkan dapat melibatkan atau menggandeng perusahaan di wilayahnya masing-masing untuk membantu pengembangan olahraga.\"Kalau hanya mengandalkan anggaran APBD sangat terbatas. Alangkah baiknya kabupaten melibatkan pihak perusahaan yang ada,\" tukasnya.
Sementara itu Bupati Drs H Ichwan Yunus CPA MM mengaku siap memfasilitasi organisasi Koni yang telah dilantik. Dia mengingatkan pengurus Koni dapat menjankan tugasnya dengan baik dan professional serta harus ada kegiatan latihan dibidang olahraga masing-masing. \"Saya minta Kepala Bappeda memplotkan anggaran untuk pembinaan Koni dan Pengcab yang ada untuk pengambangan olahraga,\" kata Ichwan Yunus. (900)