Dewan Minta Dokumen APBD

KEPAHIANG, BE - Pelaksanaan rapat paripurna yang akan dijadwalkan badan musyawarah (banmus) DPRD Kepahiang Selasa (28/5) besok, ternyata masih banyak kekurangan. Pasalnya, pihak dewan masih mengiginkan eksekutif dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kepahiang melampirkan dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kepahiang. Ini terkait akan dilaksanakannya paripurna mengenai Surat Keputusan (SK) Gubernur Bengkulu terkait verifikasi APBD Kepahiang tahun 2013 yang telah selesai dilakukan dan diberikan kepada Pemkab Kepahiang. Anggota Banggar DPRD Kepahiang Zainal SSOs MSi kepada BE menyampaikan sampai dengan saat ini pihaknya belum menerima salinan dokumen APBD Kepahiang pasca dilakukannya verifikasi oleh Pemprov Bengkulu. \"Kita menjadwalkan pelaksanaan Paripurna penyampaian SK Gubernur terkait verifikasi APBD Kepahiang pada Selasa besok. Namun pada Senin ini kita masih akan melakukan pembahasan bersama dengan TAPD terkait dokumen APBD yang belum kita terima sampai saat ini,\" ujar Zainal kemarin. Dikatakannya, belum ada dokumen APBD ini mengakibatkan beberapa item dalam APBD belum sepenuhnya diketahui oleh pihaknya. \"Sebenarnya kita sangat meyayangkan mengenai belum diserahkannya dokumen APBD ini kepada kita sehingga sebelum paripurna dilakukan kita masih minta agar dokumen APBD ini diserahkan terlebih dahulu,\" jelasnya. Terpisah, Asisten I Pemkab Kepahiang Drs Edy Yanto menyampaikan jika rencana pelaksanaan paripurna ini tetap akan dilakukan pada Selasa ini. Menurutnya kendala teknis menjelang pelaksanaan paripurna ini akan diselesaikan segera. \"Dengan adanya paripurna ini kan nantinya APBD kita bisa segera dijalankan dan kegiatan dimasing-masing instansi juga bisa berjalan. Sehingga kita akan melengkapi kekurangan dalam dokumen APBD sehingga pelaksanaan paripurna bisa digelar,\" ujar Edy. Menurutnya, dengan dilaksanakannya paripurna ini juga maka dalam waktu dekat ini honor perangkat agama di Kabupaten Kepahiang akan segera dibayarkan ini menyusul telah dibayarkanya honor kepala desa (Kades) yang anggaranya berasal dari pos bantuan senilai Rp 2,5 miliar. \"Paripurna ini harus dilakukan sehingga APBD kita bisa dijankan segera,\" tandasnya.(505)