Peringkat 3 Terbawah

RATU SAMBAN, BE - Peringkat   kinerja tata  kelola pemerintahan provinsi Bengkulu ditahun 2012 masih rendah.  Dari 33 provinsi di Indonesia, posisi Provinsi Bengkulu  berada di nomor urut ke-3 dari bawah, yakni di atas Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Papua Barat.  Skor  Indeks  Provinsi Bengkulu dalam tata kelola hanya 4,77 persen  dari rata-rata nasional 5,67 persen.  Rendahnya peringkat tersebut mencerminkan gejala dinamika kinerja yang memburuk, sehingga ke depannya diharapkan  ada perbaikan. \"Peringkat   Indonesia  Governance Index (IGI) Bengkulu berada dibawah rata-rata nasional.  Hasil ini dipengaruhi oleh kinerja buruk semua arena mulai arena masyarakat ekonomi, masyarakat sipil, birokrasi dan pemerintahan,  yang berada dibawah nilai rata-rata nasional,\" ungkap peneliti provinsi perwakilan kemitraan Patnership, Heri Sunaryanto PhD saat digelar seminar  IGI  di Hotel Santika, kemarin. Dikatakanya, penelitian itu  dilakukan dengan 89 indikator pengukuran seperti, pendapatan per kapita, tingkat kemiskinan. Untuk menganalis digunakan dokumen APBD, statistik,perda dan laporan-laporan lainnya. Selain itu, data juga dikumpulkan lewat kuisioner, diskusi group (well informed person) dan penilaian peneliti. IGI terangnya, merupakan  pengukuran kinerja tata kelola  pemerintahan  yang sangat komprehensif.   Pengukuran dilakukan pada level provinsi, dan angka indeks keseluruhan merupakan komosit dari empat arena  yakni pemerintah, birokrasi, masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil. Keempat arena ini diukur berdasarkan  fungsi  pentingnya  dijalankan sesuai dengan prinsip  pemerintahan yang baik seperti, partisipasi, akuntabilitas, keadilan, transparansi, efisiensi dan efektifitas.  Dan partnership telah menginisiasi pengukuran governance tahun 2008 dengan nama Partnership Governance Index (PGI).  PGI tahun 2008 mengukur pelaksanaan tata kelola pemerintahan di 33 provinsi di Indonesia.  \"Bengkulu sendiri selama ini masih berada di posisi yang sama,\" terangnya. Rendahnya  peringkat tata kelola pemerintahan Bengkulu diakibatkan  adanya dua arena  tidak menjalankan peranannya sesuai fungsinya.  Dua arena  itu adalah pemerintahan dan birokrasi.  Dari indikator  keadilan dan transparansi, pemerintahan dalam hal ini DPRD memiliki indeks jauh di bawah indeks rata-rata nasional, sedangkan di birokrasi, indeks partisipasi dan transparansi memiliki bobot nilai rendah di bawah rata-rata nasional . Dibeberkan Hery, kinerja keseluruhan arena Provinsi Bengkulu  berprinsip tata kelola mulai partisipasi, keadilan, akuntanbilitas, trasnparansi, efisiensi dan efektivitas,  dari empat arena yang diukur.   Hasilnya kinerja arena masyarakat sipil  masuk dalam kategori cenderung baik (6,31persen), masyarakat ekonomi  kategori sedang (5,05 persen) sementara arena birokrasi (4,55) dan pemerintah (3,79) masuk kategori cenderung buruk. Rendahnya indeks arena pemerintahan ini disumbang oleh rendahnya indeks prinsip tata kelola pemerintahan prinsipnya pada transparansi (2,99 persen)  dan keadilan (3,14 persen). Seminar  IGI  ini diikuti  tokoh masyarakat,  pimpinan organisasi sipil, akademisi, pengusaha, dan media  cetak dan  elektronik.  Namun dari  unsur pemerintahan dan juga perwakilan DPRD provinsi, tidak hadir. (247)