Perempuan Harus Berani Berpolitik

MUARA BANGKAHULU, BE - Sistem sosial dan politik di Indonesia belum menempatkan perempuan dalam posisi yang layak. Ini tercermin dari rendahnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan di ranah eksekutif, legislatif sampai yudikatif serta jabatan profesional lainnya. Persoalan ini menempatkan Indonesia berada pada peringkat 93 dari 134 negara dari sisi Indeks Pemberdayaan Gender di seluruh dunia. Karenanya, perempuan harus berani berpolitik. \"Persoalan ini menjadi yang harus direspon dengan serius. Perempuan harus berani tampil ke panggung politik dan mengambil peran-peran penting baik di pemerintahan maupun parlemen,\" kata Ketua Komisi II DPRD Kota, Hj Leni Haryati John Latief SE MSi dalam diskusi di Gedung Dekanat Fisip Unib dengan tema \'Aspirasi Politik Perempuan dalam Menyongsong Pemilu 2014, kemarin (18/5). Menurut data yang ia peroleh, Pada pemilu 2004 anggota DPR-RI perempuan berjumlah 61 orang  atau hanya 11,5 persen. Pada pemilu 2009 jumlah anggota DPR-RI perempuan meningkat menjadi 101 orang atau hanya 18,4 persen. Sedangkan DPRD di 33 Provinsi hanya mencapai 16 persen dan DPRD Kabupaten/Kota hanya mencapai 12 persen, bahkan masih terdapat 10 persen dari 497 Kabupaten/Kota tidak terdapat keterwakilan perempuan di legislatif. \"Posisi tersebut jelas masih sangat jauh dari kelompok 10 besar negara dengan partisipasi perempuan yang berada ditingkat tertinggi,\" jelas Leni di hadapan 200-an mahasiswa itu. Senada dengan itu, Dra Titik Kartika MA mengatakan, minimnya peran perempuan dalam kancah politik disebabkan pengkaderan perempuan di parpol-parpol masih minim. \"Persoalan ini membuat sulit untuk menemukan kader-kader politik yang mumpuni dari kalangan perempuan,\" ujarnya. Lanjut Titiek, sampai kini, parpol masih memberikan ruang yang sempit bagi kaum perempuan terkait aktifitas politik. Parpol pun masih dihinggapi anggapan patriarkal, yang meremehkan kapasitas perempuan. (009)