Jangan Batasi BBM Tahun Ini

JAKARTA – Sikap pemerintah mengenai kebijakan BBM memang susah ditebak. Setelah berbulan berputar-putar pada pilihan kenaikan harga, Menteri ESDM menyatakan bakal menaikkan harga BBM bersubsidi dalam satu harga dalam dua bulan ke depan. Namun, pada hari yang sama, Wakil Menteri ESDM justru mengaku berencana membatasi pembelian BBM saat sistem IT di SPBU dan kendaraan dipasang. Wakil Direktur Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, apa yang dilakukan pemerintah mengindikasikan upaya pencitraan. Pasalnya, pemberlakuan kedua kebijakan dalam tahun bisa memberikan dampak yang cukup besar pada masyarakat. Dengan membatasi produk BBM yang sudah dinaikkan, pemerintah seperti menandakan bahwa pasokan BBM di Indonesia dalam keadaan darurat. ’’Kalau memang sudah dinaikkan tidak perlu lagi dibatasi. Kalau dua-duanya diberlakukan, itu jadi bentuk ketidaktegasan dari pemerintah. Mungkin pemerintah ingin melakukan pencitraan bahwa mereka adil. Yakni dengan membatasi penggunaan termasuk mobil. Tapi, nanti masyarakat yang bakal mendapatkan efek psikologis tersebut dan situasi bisa panas,’’ ungkapnya. Dia menegaskan, alasan utama pemerintah melakukan upaya tersebut adalah untuk penghematan negara. Jadi, pemerintah tak seharusnya membuat situasi seakan-akan pasokan BBM bersubidi menipis. ’’Lagipula, ini kan belum tentu bisa membantu anggaran tahun ini. Kan, RFID masih menjadi pilot project (proyek percobaan). Apakah bisa langsung diterapkan?’’ katanya. Dia tak meningkari, pemasangan radio-frequency identification (RFID) di kendaraan dan SPBU idealnya di buat untuk kebijakan pembatasan. Namun, kebijakan tersebut tak seharusnya dilakukan pada tahap awal pemasangan sistem IT. Menurutnya, lebih baik pemerintah lebih dulu mengambil data sebanyak-banyaknya. Sehingga, saat pemerintah harus membatasi konsumsi, kuota yang diberikan benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat. ’’Sama seperti sistem IT pada bank-bank. Pertama kali diterapkan tentu untuk mencatat. Setelah mengumpulkan banyak data baru mereka berani menggunakan data itu untuk merencanakan strategi ke depan,’’ tuturnya. Komaidi menyarankan, pemerintah fokus pada opsi menaikkan. Sebab, tugas untuk menemukan bentuk kompensasi yang cocok bagi rakyat miskin belum ditemukan. ’’Memang betul, masyarakat miskin harus diproteksi dari dampak kenaikan BBM. Kalau pakai pembatasan, PR (pekerjaan rumah) pemerintah justru lebih banyak lagi. Mulai dari sistem pengawasannya perencanaan infrastruktur, hingga pencegahan penyelewengan,’’ ujarnya. Selain itu, dia menilai pemberlakukan pembatasan justru merugikan pemerintah. Sebab, pembatasan tersebut pasti memerlukan biaya pengawasan. Itu bisa megurangi keuntungan dari subsidi yang ingin dihemat. ’’Jangan-jangan dana yang didapat dalam kenaikan harga BBM subsidi ternyata habisa digunakan untuk biaya pengawasan,’’ tambahnya. Pada kesempatan berbeda, Ketua Pengurus Harian YLKI Sudaryatmo mengatakan, niat yang dilakukan pemerintah sebenarnya sangat bagus. Upaya pembatasan itu dinilai sebagai terobosan pemerintah untuk menangani permasalahan subsidi jebol yang selama ini terus terjadi. ’’Selama ini kan pemerintah turutin berapa saja yang diinginkan masyarakat. Jadi, saya rasa tujuannya meman bagus,’’ katanya. Hanya saja, lanjut dia, pemerintah terkesan terburu-buru dalam menmberlakukan kebijakan tersebut. Menurutnya, perancangan sistem pengawasan dan regulasi pembatasan tak bisa selesai tahun ini. ’’Bagaimana infrastrukturnya? Jumlah kendaraan sekarang sudah mencapai puluhan juta. Dan Indonesia belum punya data kendaraan yang benar-benar terintegrasi. Kalau dipaksakan, pasti tidak baik,’’ ungkapnya. (bil)