DPRD Kota Bengkulu Setujui Raperda APBD 2027 Rp1,21 Triliun

Rabu 18-11-2026,15:39 WIB
Reporter : Firman Triadinata
Editor : Rajman Azhar

BENGKULUEKSPRESS.COM - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2027 mendapat lampu hijau dari seluruh fraksi DPRD Kota Bengkulu untuk melanjutkan proses pembahasan.

Persetujuan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bengkulu dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap pengantar Wali Kota Bengkulu atas Raperda APBD 2027.

Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kota Bengkulu, Rahmad Widodo, dengan dihadiri Wakil Wali Kota Bengkulu Ronny P.L. Tobing bersama jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.

Meski menyatakan sepakat, masing-masing fraksi tetap menyampaikan sejumlah catatan strategis dan rekomendasi yang diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyempurnaan rancangan anggaran tersebut.

Juru Bicara Fraksi PAN Perjuangan, Fenty Wisnuwardhani, menyampaikan dukungan terhadap pengantar Wali Kota mengenai Raperda APBD 2027. Namun, ia mengingatkan agar penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah senantiasa mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

BACA JUGA:Pimpin Upacara HUT ke-58 Bengkulu, Kasatpol PP Kota Bengkulu Ajak Masyarakat Bersatu Bangun Daerah

BACA JUGA:HUT ke-58 Bengkulu, Helmi Beberkan Rp949 Miliar untuk Infrastruktur dan Capaian Bantu Rakyat

Dalam pandangan umumnya, PAN Perjuangan turut mengapresiasi sejumlah capaian positif Kota Bengkulu. Di antaranya penghargaan Best Investment kategori Kawasan Industri dalam ajang Bengkulu Regional Investment and Economy Forum (BRIF) 2026 yang berlangsung pada Oktober lalu.

Fraksi tersebut juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu yang mencapai 5,39 persen dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sekitar Rp35,70 triliun.

Adapun rancangan APBD Kota Bengkulu tahun anggaran 2027 diproyeksikan sebesar Rp1.218.235.848.061. Terhadap besaran tersebut, PAN Perjuangan menyatakan persetujuan agar Raperda dilanjutkan ke pembahasan berikutnya dengan tetap mengacu pada nota keuangan serta dokumen KUA-PPAS.

Selain memberikan persetujuan, PAN Perjuangan menyampaikan sejumlah rekomendasi penting. Pemerintah kota diminta lebih kreatif menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi yang tidak menambah beban masyarakat.

Optimalisasi aset milik daerah juga dinilai perlu dilakukan agar dapat menjadi sumber pendapatan yang legal dan berkelanjutan. Di sisi lain, ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat diharapkan dapat dikurangi secara bertahap.

Pada sektor pembangunan, PAN Perjuangan meminta pemerataan infrastruktur hingga ke kawasan permukiman di seluruh kecamatan. Pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di pusat kota, tetapi juga harus menjangkau lingkungan warga yang membutuhkan perbaikan fasilitas dasar.

Persoalan banjir turut menjadi perhatian fraksi tersebut. Pemkot Bengkulu didorong memperkuat langkah pencegahan dan penanganan banjir melalui perencanaan yang lebih matang, termasuk mengantisipasi persoalan sampah maupun faktor alam akibat tingginya intensitas hujan.

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Andi Saputra, juga menyampaikan persetujuan fraksinya agar Raperda APBD 2027 dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya.

Kategori :