"Berdasarkan hasil rapat tersebut, pimpinan Satgas Penertiban Kawasan Hutan memutuskan untuk mengambil langkah penertiban secara tegas, menyeluruh, dan terkoordinasi," kata Barita, Rabu, 4 November 2026.
"Terhadap penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan oleh perusahaan-perusahaan yang dilakukan secara ilegal, yang terafiliasi, dan/atau berada dalam pengendalian saudara AK," sambungnya.
Penertivan tersebut merupakan tindak lanjut dari penelaahan dan verifikasi awal yang mengidentifikasi indikasi penyimpangan dalam tata kelola pertambangan, pengurusan perizinan, serta penguasaan dan pemanfaatan kaqasan hutan.
Sebagai langkah konkret, Satgas PKH telah melakukan inventarisasi, verifikasi, dan penertiban terhadao kegiatan usaha serta penguasaan kawasan hutan oleh perusahaan yang teridentifikasi dalan jaringan tersebut.
Barita mejjelaskan, penertiban dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.
Salah satunya, penguasaan kembali kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal oleh subjek hukum atau korporasi.
Selain itu, Satgas PKH juga dapat melakukan penagihan denda administratif dan pemulihan asey sesuai hasil pemeriksaan serta ketentuan perundang-undangan.
"Penguasaan kembali kawasan hutan tadi merupakan bentuk tindakan pemerintah melalui Satgas untuk memastikan bahwa kawasan hutan yang dikuasai atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan ketentuan hukum dikembalikan ke dalam penguasaan negara," terangnya.
Barita menegaskan, penertiban administratif tidak menghalangi proses pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan dugaan tindak pidana dalam kegiatan tersebut.
Satgas PKH akan menyerahkan dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum yang tergabung dalam Satgas untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
"Satgas Penertiban Kawasan Hutan menegaskan bahwa negara tidak akan memberi ruang bagi praktik penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan secara melawan hukum, termasuk apabila dilakukan melalui jaringan perusahaan maupun struktur pengendalian usaha yang berlapis," ujar Barita.
Menurut Barita, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah memperkuat tata kelola sumber daya alam, mengembalikan penguasaan negara atas kawasan hutan, serta menyelamatkan kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
"Nah ini selanjutnya akan menjadi tugas validasi dari langkah awal ini untuk dilakukan selanjutnya, dan pada kesempatan akan kami sampaikan kepada masyarakat luas melalui teman-teman media," tukasnya.