Lagi, Desak Kurikulum 2013 Dibatalkan

JAKARTA - Aliansi Revolusi Pendidikan (ARP) mendesak pemerintah membatalkan rencana penerapan kurikulum 2013 pada Juli mendatang. Juru bicara ARP, Siti Juliantari Rachman menegaskan, kebijakan pendidikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir tak pernah sekalipun memikirkan kepentingan murid dan guru sebagai pihak yang paling merasakan dampaknya, salah satu terkait kurikulum 2013. \"Guru hanya dijadikan tenaga operator yang mengajar di dalam kelas berdasarkan kurikulum dari pusat. Kreativitas dan kekritisan guru dibelenggu dan dikebiri melalui regulasi dan aturan tersistematis,\" kata Tari, Kamis (2/5). Peneliti monitoring publik Indonesi Corruption Watch ini juga menyebut, kurikulum 2013 menempatkan guru pada posisi yang tidak mampu mengajar sehingga harus dibantu dengan modul dan metode ala pemerintah. Padahal, kebijakan seperti itu justru merendahkan martabat guru sebagai pemegang otoritas di dalam kelas. \"Hal ini akan semakin menjadi-jadi apabila penerapan Kurikulum 2013 tetap dilaksanakan. Kurikulum 2013 adalah kurikulum ngawur,\" urainya. Sementara itu Vicharius Dian JIwa dari Sekolah Tanpa Batas menuding, selain prosedur pembuatannya yang tidak sesuai mekanisme perubahan kurikulum, konten dalam kurikulum 2013 juga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara teoritis maupun praktis. \"Kurikulum ini hanya dibuat berdasarkan “pesanan” wakil presiden Budiono yang sama sekali tidak paham pendidikan,\" tegasnya. Dian menambahkan, alasan Kemedikbud bahwa perubahan kurikulum demi memperbaiki generasi muda Indonesia masa depan hanya omong kosong belaka. Karena kurikulum 2013 memiliki kecenderungan menggeser generasi Indonesia ke depan dari negara kesejahteraan menuju pada Neoliberalisasi. Karena itu ARP yang terdiri dari berbagai organisasi guru, orangtua dan praktisi pendidikan ini menuntut pemerintah menghentikan komersialisasi dan kapitalisasi dalam pendidikan. Kemudian mencabut Ujian Nasional. Membatalkan Kurikulum 2013 dan semua kebijakan pendidikan yang tidak berpihak kepada guru dan murid. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan sosial \"Pemerintah juga harus menciptakan pengetahuan berbasis kerakyatan dan terakhir kami minta Presiden mencopot Menteri Pendidikan M Nuh dan jajarannya,\" pungkasnya. (fat/jpnn)