Tentu, tidak mudah. Menjadikan mobilitas sebagai "perintah" memiliki risiko birokratisasi. Jangan sampai Pulkam atau Jakam hanya menjadi formalitas administrasi yang justru membebani anggaran perjalanan dinas.
Pemerintah harus cerdik. Alih-alih memerintah secara paksa, lebih baik memfasilitasi ekosistemnya. Misalnya, memberikan potongan pajak bagi perusahaan yang memberikan jatah mudik bulanan bagi karyawannya, atau memberikan subsidi tiket transportasi bagi ASN yang melakukan Jakam ke daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).
Tradisi pulkam telah membuktikan bahwa pergerakan manusia adalah energi ekonomi yang paling dahsyat di Indonesia. Jika energi ini bisa diatur, dilembagakan, dan dimanfaatkan secara struktural melalui organisasi masyarakat hingga ASN, maka kita tidak hanya akan melihat pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, tetapi juga lahirnya birokrasi dan kepemimpinan nasional yang benar-benar mengenal rakyatnya dari ujung kaki hingga ubun-ubun.
Bayangkan jika setiap bulan ada segolongan anak bangsa yang bergerak. Maka, denyut nadi Indonesia tidak hanya berdetak kencang di Jakarta setahun sekali saat Lebaran, tetapi akan berdetak stabil setiap bulan di seluruh pelosok Nusantara.
Itulah kekuatan sejati sebuah negara kepulauan: warganya yang tak pernah berhenti bergerak, merajut Indonesia dari kampung hingga Istana. Ini hanya sebuah gagasan untuk Indonesia maju. Wallahu a'lam.
Oleh: Saeed Kamyabi, Inisiator Sistem Ekonomi Langit