JAKARTA, BE — Boleh saja Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) memilih opsi penerapan dua harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, namun opsi itu belumlah final. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum memutuskan pilihan terhadap opsi penerapan dua harga atau satu harga. Presiden masih akan menunggu laporan lebih lengkap dalam beberapa hari ke depan dari para pembantunya. “Apakah memungkinkan secara teknis di lapangan diberlakukan sistem dua harga itu. Kalau memang tidak memungkinkan, risikonya terlau besar, tentu tidak mungkin itu pemerintah pilih,” kata Presiden SBY . SBY mengatakan, jika opsi satu harga yang dijalankan, maka hal itu semata dilakukan untuk menjaga kondisi fiskal dan APBN tetap sehat. “Namun, manakala harganya (BBM) itu berlaku bagi semua, maka rakyat yang miskin dan tidak mampu wajib mendapatkan bantuan langsung, wajib mendapat proteksi sosial,” imbuh Presiden. SBY memaparkan jika opsi dua harga premium yang dipilih, dilatarbelakangi semangat melindungi subsidi kepada masyarakat kalangan tidak mampu. “Logikanya yang mampu, yang kaya itu dikurangi. Sedangkan tidak mampu, sementara dipertahankan sampai suatu saat daya belinya meningkat dengan baik,” katanya yang baru pulang di tanah air selepas kunjungan ke tiga negara ASEAN tersebut. SBY menjanjikan, dalam waktu dekat akan mengambil keputusan terhadap opsi kenaikan harga BBM tersebut. Namun, dia menegaskan opsi-opsi tersebut butuh telaah lebih dalam lagi. Terutama terkait implikasi pada masyarakat miskin. Pemerintah, lanjut SBY, harus memastikan kesiapan atas implementasi dari opsi-opsi yang ada itu sebelum diputuskan. “Secara moral, saya wajib pastikan apa pun pilihan yang kami ambil dalam waktu dekat ini. Rakyat yang tidak mampu harus kami bantu dan lindungi. Di satu sisi, ekonomi terjaga, fiskal sehat, dan mereka yang harus dilindungi pun terlindungi,” bebernya kembali. Senada diungkapkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Hatta Rajasa. Ia mengatakan kajian yang dilakukan oleh pemerintah akan menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat. \"Saat ini BBM bersubsidi banyak dikonsumsikan oleh kalangan masyarakat kelas menengah ke atas, ini yang harus ditata dengan baik,\" terang Hatta. Hatta melanjutkan, bahwa masyarakat harus siap terhadap keputusan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Serta pemerintah harus secara matang dalam menentukan keputusan BBM. Lebih lanjut lagi, Hatta mengungkapkan bahwa saat ini Pertamina dan Kementerian ESDM masih mengkaji masalah dual price BBM. \"Ini masih diperdalami oleh pertamina dan ESDM, Pokonya yang dua harga masih didalami,\" tegasnya. Hiswana Migas Menolak Sementara itu Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) menolak tegas adanya opsi kebijakan bahan bakar minyak (BBM) harga ganda yang diwacanakan pemerintah. Hiswana Migas lebih memilih adanya harga tunggal untuk BBM. \"Secara tegas kami tidak menyetujui kebijakan dua harga ini karena bagi kami para pengusaha, tidak ada kepastian apakah menguntungkan yang Rp 4.500 atau yang Rp 6.500,\" kata Wakil Sekretaris DPD 3 Hiswana Migas, Syarief Hidayat. Syarief beralasan, pengusaha akan kesulitan jika dalam melakukan penghitungan jika dengan sistem dua harga. Selain itu, kata dia, akan sangat menyulitkan konsumen dalam mengakses harga bahan bakar, dan bisa menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat seperti penyalahgunaan, penyelewengan, dan penyelundupan. Benturan antara SPBU dengan konsumen tuturnya, juga bisa terjadi. \"Lebih mudah bagi kami menghitung satu harga, karena dengan dua harga di lapangan akan menyulitkan operator SPBU kami,\" keluh Syarief. Namun, pihak Hiswana Migas belum dapat berbuat banyak saat ini karena opsi tersebut belum diresmikan dan masih menjadi bahan pertimbangan pemerintah. Hiswana Migas berharap jika disahkan, pemerintah harus konsekuen terhadap aturan yang ada dan mengawasi jika terjadi benturan di lapangan. (jpnn).
Kategori :