BENGKULUEKSPRESS.COM - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Khusus tingkat SMA/SMK se-Kota Bengkulu menyampaikan sejumlah persoalan yang tengah dihadapi guru-guru di bawah naungan pemerintah provinsi kepada Anggota DPD RI Dapil Bengkulu, Apt. Destita Khairilisani.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam pertemuan yang digelar baru-baru ini bersama perwakilan guru tingkat SMA, SMK, dan SLB, Selasa (5/8/2025).
Ketua PGRI Cabang Khusus SMA/SMK Kota Bengkulu, Wanirman, menyampaikan sedikitnya tiga persoalan utama yang menjadi keresahan para guru.
Pertama, terkait pemotongan zakat 2,5 persen secara kolektif dari gaji guru-guru PNS. Menurut Wanirman, para guru tidak menolak untuk membayar zakat, namun lebih memilih menyalurkan secara langsung kepada pihak yang lebih membutuhkan di sekitar mereka, seperti keluarga, tetangga, atau orang tua.
"Zakat itu anjuran agama dan kami laksanakan. Tapi kalau dipotong langsung dari pemerintah dan disalurkan secara kolektif, itu membuat kami keberatan,” ujarnya.
BACA JUGA:Gubernur Bengkulu dan BKN Sepakat Perkuat Penerapan Sistem Merit ASN
Kedua, persoalan sistem absensi guru yang dinilai tidak sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen. Dalam aturan, guru diwajibkan mengajar 24 jam tatap muka per minggu, namun dalam praktiknya, seluruh guru diharuskan hadir dari pukul 07.00 pagi hingga 16.00 sore setiap hari kerja.
"Tentunya kalau mengajar 24 jam itu tidak selalu kita hadir jam 7 atau pulang jam 4. Ini diwajibkan seluruh PNS dan guru SMK itu wajib hadir jam 7 dan pulangnya jam 4. Sehingga sangat berkeberatan bertentangan dengan undang-undang guru dan dosen itu,” jelas Wanirman.
Ketiga, masalah penghapusan pungutan komite sekolah. Ia menilai, kebijakan ini memang baik karena tidak membebani orang tua siswa.
Namun di sisi lain, sekolah, khususnya SMK, membutuhkan banyak biaya operasional terutama untuk kebutuhan praktik siswa.
“Kalau dana BOS Daerah (BOSDA) tidak segera cair, kegiatan praktik akan terganggu. Padahal ini sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan," sambungnya.
Apt. Destita Khairilisani yang menerima langsung aspirasi tersebut mengatakan akan meneruskan seluruh masukan ini kepada pihak terkait, khususnya pemerintah provinsi.
Ia juga memberikan perhatian serius terhadap keberatan guru terkait potongan zakat.
"Guru-guru tidak menolak zakat. Mereka ingin menyalurkan secara langsung kepada yang lebih membutuhkan di sekitar mereka. Apalagi kondisi keuangan mereka juga sedang berat, banyak yang punya tanggungan," sampai Destita.