BENGKULUEKSPRESS.COM - DPRD Kaur melaksanakan rapat kerja dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) guna melakukan pengawasan dan evaluasi program kerja OPD. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Firjan Eka Budi, AP.
Menurut Firjan, rapat ini bertujuan untuk mengetahui jumlah investor yang melakukan investasi di Kabupaten Kaur dan kelengkapan perijinan yang dimiliki. "Kita ingin mengetahui para pengusaha yang sudah berinvestasi dan melengkapi perijinannya sehingga kita dapat ikut melakukan pengawasan," ungkapnya.
Rapat juga membahas Mal Pelayanan Publik (MPP) yang diresmikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Windyantini. Komisi I ingin mengetahui standar minimum pelayanan dan kesiapan MPP dalam melayani masyarakat.
Kepala DPMPTSP, Saryoto, mengaku Komisi I sangat mendukung keberadaan MPP karena memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan publik. Pihaknya berencana menambah fasilitas pelayanan dan meluncurkan aplikasi MPP Elektronik pada 2025 untuk memaksimalkan pelayanan.(**)