FITRA sebut UN Hanya Proyek Cari Fee

JAKARTA -- Koordinator Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi, menegaskan, ujian nasional hanya membuat pelajar SMP dan SMA stres. Karenanya, Uchok menegaskan, sebaiknya ujian nasional dihapus saja. \"Ujian nasional kali ini evaluasinya agar ujian nasional dihapus saja. Ini tidak baik buat generasi SMA-SMP. Cuma bikin stres,\" kata Uchok, kepada wartawan, di gantor KPK, di Jakarta, Selasa (16/4). Seperti diketahui, pelaksanaan ujian nasional tahun ajaran 2012-2013 dinilai amburadul. Hal itu dilihat dari beberapa daerah yang mengalami penundaan ujian nasional, akibat tidak lancarnya distribusi soal. Uchok menegaskan, proyek penggandaan dan distribusi soal ujian nasional saban tahun bukan proyek-proyek buat mencerdaskan anak-anak sekolah. Tapi, dia menduga ini cuma proyek mendapatkan fee di DPR dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. \"Proyek ini layak dihapus,\" tegasnya. Ia mengungkapkan, setiap tahun diduga ada pengaturan tender. \"Jadi di Kemendikbud tidak ada pemenang tender. Cuma ada pengaturan tender, pengaturan proyek, dan arisan,\" kata Uchok menegaskan. Karenanya, Uchok menegaskan, proyek-proyek di Kemendikbud harus dievaluasi. \"Karena anggarannya besar, tapi produk atau program dari anggaran itu tidak ada. Ujian nasional ini ada tapi menyimpang,\" kelakar Uchok. Ia pun menerangkan, kedatangannya ke KPK adalah karena dipanggil oleh pimpinan lembaga antirasuah ini. \"Kita dipanggil KPk buat memberikan info awal soal adanya dugaan korupsi penggandaan dan distribusi soal ujian nasional,\" kata Uchok. \"Karena kita lihat dari proses tender tidak adil. Karena pemenang tender adalah perusahaan-perusahaan yang menawarkan harga tinggi,\" tambah Uchok. Padahal, Uchok melanjutkan, ada beberapa perusahaan yang menawarkan harga rendah dan kapasitas baik tapi dikalahkan. \"Itu yang kita laporkan, dan bukti-bukti lain,\" katanya. Uchok pun berpesan agar KPK lebih cepat bergerak, jangan sampai didahului oleh tim dari Kemendikbud, yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal Kemdikbud, Haryono Umar. \"Karena nanti bisa hilang semua datanya. KPK mesti bekerja lebih dulu buat mencari adanya penyimpangan di proses tender Kemendikbud,\" paparnya. (boy/jpnn)