Oleh sebab itu, Gubernur H. Junaidi Hamsyah, SAg MPd tengah mengupayakan Provinsi Bengkulu menjadi regional tersendiri dalam hal penanganan tanggap bencana. Karena menurutnya, sangat tidak efektif sebagai daerah rawan bencana, penanganan bencana di Bengkulu harus melalui Palembang Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).
\"Koordinasi, konsolidasi dan suplai bantuan kesehatan dari Pemerintah Pusat untuk Bengkulu bila terjadi bencana, harus melalui Palembang dulu. Kondisi ini tentu saja merugikan kita sebagai daerah rawan bencana,\" katanya.
Usaha yang telah dilakukan Pemda Provinsi untuk mewujudkan Provinsi Bengkulu menjadi regional tanggap bencana adalah melakukan ekspose kepada Kementerian Kesehatan. Jumat (12/4) lalu, Gubernur Junaidi bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Hendarini, B.Sc, S.Sos telah melakukan pembahasan bersama Wakil Menteri Kesehatan, Prof. dr. Ali Gufrom Mukti, MSc, Ph.D.
Dalam ekspose tersebut diketahui bahwa dalam waktu dekat akan dibangun Rumah Sakit (RS) tanggap bencana di Palembang. Menurut Gubernur, RS yang akan habiskan anggaran APBN sekitar 20 sampai 30 miliar tersebut, idealnya dibangun di Provinsi Bengkulu.
\"Seperti bencana tsunami Mentawai, penanganan bencana, termasuk korban, dilakukan di Kabupaten Mukomuko. Artinya, sangat tepat bila RS tanggap bencana tersebut dibangun di Bengkulu. Termasuk Provinsi Lampung wilayah Barat, bisa melalui Provinsi Bengkulu dalam hal penanganan tanggap bencana,\" tuturnya.
Akan banyak keuntungan bila hal tersebut terwujud, yang terpenting, Bengkulu akan memiliki fasilitas-fasilitas kesehatan seperti RS tanggap bencana, termasuk alat dan tenaga medis. \"Yang jelas, capasity building kita menjadi lengkap, kita akan memiliki petugas medis dan alat kesehatan serta masyarakat yang tanggap bencana. Surat pengajuan sebagai regional tersendiri daerah tanggap bencana akan dilakukan dalam waktu dekat,\" kata Junaidi. (100)