BENGKULUEKSPRESS.COM – Calon Wali Kota Bengkulu nomor urut 1, Dani Hamdani, bersama Sukatno, menyampaikan pandangannya mengenai pemotongan zakat dari gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Bengkulu, yang selama ini ditetapkan sebesar 2,5 persen per bulan. Pemotongan tersebut telah berjalan sejak Mei 2019 dan kerap menjadi keluhan di kalangan ASN.
Dani Hamdani, yang juga seorang pemuka agama, menilai pemotongan gaji ASN untuk zakat secara merata kurang sesuai dengan prinsip agama. Menurutnya, zakat seharusnya hanya dipungut ketika telah mencapai nisab, atau jumlah yang wajib dikeluarkan, dan tidak semestinya dikenakan setiap bulan.
“Zakat ini aturan agama, jadi yang wajib zakat adalah mereka yang penghasilannya sudah mencapai nisab. Jika dipukul rata, itu sama saja dengan tindakan yang kurang adil,” jelas Dani Hamdani menjawab pertanyaan salah satu calon Walikota Bengkulu sewaktu debat perdana calon pasangan walikota dan wakil walikota Bengkulu belum laman ini.
Lebih lanjut, Dani menyatakan kebijakan pemotongan zakat sebesar 2,5 persen bagi semua tingkat ASN tanpa melihat perbedaan pendapatan sebaiknya ditinjau ulang agar tidak menimbulkan kerugian bagi mereka yang belum mencapai nisab.
BACA JUGA:Ratusan APK Melanggar, Bawaslu Kota Bengkulu Beri Saran Perbaikan ke Paslon
BACA JUGA: Debat Pilgub Perdana, Polda Bengkulu Turunkan 343 Personel untuk Pengamanan
“Zakat memang wajib, tetapi harus diterapkan pada penghasilan yang sudah mencapai nisab. Menyamaratakan zakat untuk semua tingkatan pendapatan ASN bisa menimbulkan ketidakadilan, sehingga sebaiknya perlu diatur ulang,” tambahnya.
Menurut Dani, penerapan zakat yang benar harus memperhatikan keadilan dengan memungutnya hanya dari ASN yang benar-benar layak berdasarkan nisab, bukan dengan pemotongan merata.
“Dengan begitu, yang diambil zakatnya adalah mereka yang memang sudah memenuhi ketentuan nisab, karena keadilan itu bukan berarti sama rata,” pungkas Dani Hamdani.(ahmad)