BENGKULUEKSPRESS.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu melalui Inspektorat terus mengakselerasi nilai realisasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait capaian program pencegahan korupsi di Kota Bengkulu.
Sampai sekarang, angka MCP yang telah diperoleh Kota Bengkulu sebesar 34,21 persen. Untuk target di tri wulan III sebesar 65 persen.
Sedangkan untuk target tahun ini Pemkot Bengkulu menargetkan di atas capaian tahun sebelumnya yaitu di atas 84 persen.
Seperti kita ketahui, MCP adalah program kolaborasi yang bertujuan untuk mendorong optimalisasi upaya pencegahan korupsi agar tercipta tata kelola Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi.
BACA JUGA:Nunggak Biaya Kios, Pedagang di 3 Pasar Diberi Surat Teguran, Tak Diindahkan Bakal Disegel
BACA JUGA:Pengguna QRIS Terus Meningkat Meski Aliran Uang di Provinsi Bengkulu Alami Net Outflow
Penilaian MCP mencakup 8 area intervensi, yaitu perencanaan, pelayanan publik, pengelolaan BMD, penganggaran, pengawasan APIP, optimalisasi pajak, pengadaan barang dan jasa, manajemen ASN.
Untuk Kota Bengkulu, Penjabat (Pj) Walikota Bengkulu Arif Gunadi menginginkan seluruh OPD terkait bersungguh-sungguh mengerjakan tugasnya sesuai tupoksi masing-masing agar nilai MCP meningkat dan optimalisasi pencegahan korupsi berjalan baik.
"MCP ini adalah hal sangat penting. Jadi saya ingin OPD yang termasuk dalam MCP harus bertanggungjawab sesuai tupoksi. Tingkatkan kerja sama dan sinergi. Intinya harus serius karena kegiatan ini juga sebagai rangka evaluasi," ujar Arif saat memimpin rakor MCP KPK RI Wilayah Kota Bengkulu TW III di ruang Hidayah I, kantor Walikota, Senin 26 Februari 2024.
Lebih lanjut, angka ini akan terus bergerak sesuai dengan hasil verifikasi dari Kemendagri. Untuk itu, Arif meminta jajaran Pemkot Bengkulu berkaitan MCP bisa segera mengoptimalkan unggahan dokumennya.
BACA JUGA:Realisasi Investasi di Provinsi Bengkulu Mengalami Peningkatan, Target 2024 Akan Digenjot
Dalam kesempatan ini, Arif juga mendengarkan berbagai kendala berkaitan 8 area intervensi.
"Kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi seperti ini dilakukan rutin untuk memantau perkembangan capaian serta menentukan langkah percepatan pemenuhan indikator-indikator yang telah ditetapkan pada delapan area intervensi MCP KPK. Untuk itu, saya minta tolong semua OPD terkait serius dalam hal ini," tuturnya.
Kata Arif, ketika kita melaksanakan tata kelola yang baik otomatis capaian MCP akan meningkat. Sebab itu dibutuhkan sinergi dan kolaborasi pengendalian korupsi sebagai percepatan pengendalian kecurangan dalam sistem pengelolaan pemerintahan.