Subsidi BBM Membengkak, DPR Tak Mau Disalahkan

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR, Satya Widya Yudha mengatakan gagalnya berbagai program pemerintah membangun infrastruktur konversi bahan bakar minyak (BBM) ke gas, merupakan penyebab semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap energi BBM. Padahal, kata Yudha, DPR pada APBN 2012 lalu sudah menyediakan anggaran sebesar Rp2,5 triliun untuk pembangunan infrastruktur SPBU bahan bakar gas (BBG) dan peningkatan target produksi BBM dalam negeri. \"Anehnya, anggaran tersebut tidak satu persen pun mereka sentuh sehingga uang Rp2,5 triliun harus kembali ke kas negara,\" katak Satya Widya Yudha, di gedung DPD, Senayan, Rabu (10/4). Pada APBN 2013 ini, lanjutnya, DPR hanya mengalokasikan dana sebesar Rp546 miliar untuk pembangunan infrastruktur SPBU BBG. \"Tapi ketika harga BBM dunia merangkak naik, malah pemerintah menyalahkan DPR karena kecilnya anggaran pembangunan infrastruktur non-BBM sehingga ketergantung terhadap BBM tidak bisa dikurangi,\" kata Yudha. Bahkan, katanya, Pemerintah menyebut subsidi BBM bakal menembus angka Rp300 triliun lebih dari perkiraan semula sebesar Rp274,7 triliun. \"Karena itu, persis dengan kebijakan pemerintahan sebelumnya, jalan pintas yang akan diambil pemerintah adalah menaikan harga BBM guna mengamankan APBN 2013 tanpa memperhitungkan efek domino dari kenaikan harga BBM tersebut,\" kata ppolitisi Partai Golkar itu. Jika saja pemerintah memanfaatkan anggaran Rp2,5 triliun tersebut untuk pembangunan infrastruktur SPBU BBG, pasti ketergantungan terhadap BBM pasti berkurang. \"Ini malah menyalahkan DPR,\" tegasnya. Terakhir Yudha menduga bahwa ketergantungan BBM nasional sebesar 60 persen dari impor merupakan masalah klasik yang terkesan memang dibiarkan oleh pemerintah karena ada pihak-pihak yang senang dengan kondisi itu. \"Ketergantungan kebutuhan BBM kita terhadap impor mencapai 60 persen dan yang diimpor itu BBM murni. Saya yakin memang ada pihak-pihak yang senang dengan kondisi ini,\" imbuhnya. (fas/jpnn)