KontraS Laporkan Komnas HAM ke Ombudsman

JAKARTA - Kisruh di internal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berbuntut pelaporan. Lembaga swadaya masyarakat yang juga mengawal penegakan hak asasi, yakni Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menuding mereka telah melakukan malaadministrasi. Ujungnya KontraS melaporkannya kepada Ombudsman. Laporan yang disampaikan dalam  surat KontraS nomor 164/SK-Kontras/IV/2013, itu intinya melaporkan ketiadaan tindak lanjut terhadap kasus-kasus yang telah dilaporkan ke Komnas HAM. \"Kasus-kasus itu tak jelas ujungnya terhitung sejak konflik internal melanda lembaga itu,\" ujar Koordinator Kontras, Haris Azhar,  saat melapor ke Ombudsman, Senin (8/4). Dijelaskan Haris, konflik internal antar komisioner Komnas HAM menyebabkan tidak fokusnya penyelesaian masalah yang sudah masuk ke lembaga itu. Setidaknya, Haris menjelaskan, ada tiga poin terkait penanganan pelanggaran HAM yang tidak digubris Komnas. Pertama, kata Haris, Komnas HAM belum menindaklanjuti tindakan Kejaksaan yang mengembalikan berkas penyidikan kasus pelanggaran HAM masa lalu karena tidak memenuhi syarat dakwaan materiil. Kedua, KontraS mencermati peristiwa Jambu Kepok, di Aceh, yang tidak ada tindak lanjutnya sejak dilaporkan pada 20 November 2012. Ketiga, akses pemulihan bagi korban pelanggaran HAM terhambat. Hal itu mengingat Komnas HAM belum memberikan surat keterangan terhadap sejumlah korban yang sedang mengajukan permohonan bantuan medis dan posikososial melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Karenanya, Haris dan juga beberapa korban pelanggaran HAM berharap Ombudsman dapat melihat masalah ini dan segera memanggil Komnas HAM. \"Agar segera menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Komnas HAM,\" pungkas Haris. (boy/jpnn)