Pertamina Tolak Pasok Solar

BENGKULU, BE -  Pihak Pertamina tak akan mengikuti kesepakatan antara Pemprov dan Gapabara (Gabungan Pengusaha Batubara), untuk memenuhi dan melayani kebutuhan BBM bersubsidi (khususnya solar) dengan mengisi setiap SPBU.  Wira Penjualan Pertamina Bengkulu, Misbach Bukhori mengatakan, pihaknya baru akan melaporkan keputusan tersebut kepada pemerintah pusat. \"Kita akan melapor dulu ke pusat, karena kami tidak bisa mengambil keputusan,\" katanya. Menurut Misbach, jika tidak dilakukan pengendalian, maka kuota BBM subsidi untuk Provinsi Bengkulu akan habis pada Oktober 2013 nanti.

Pemprov Melempem Jika kesepakatan Pemprov dan Gapabara dipenuhi, sebanyak 4.000 unit truk pertambangan dan perkebunan yang tersebar di 6 dari 10 kabupaten/kota, akan leluasa menggunakan bahan bakar minyak solar bersubsidi.  Kendaraan truk angkutan batu bara yang beroperasi sebanyak 3.000 unit, sedangkan truk sawit sebanyak 1.000 unit.

Padahal Peraturan Menteri ESDM No 1 tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak, jelas melarang hal itu.   Tidak tegasnya Pemprov melaksanakan Permen ESDM No 12 tahun 2012 dan Permen No 1  tahun 2013 mendapat kritikan. \"Ini sudah menjadi preseden buruk karena pemerintah sudah diatur oleh pengusaha,\" kata Direktur Bengkulu Developmen Wacht (BDW), Dian Syahputra SIP, kemarin.

Dia mengatakan sejak awal Pemprov tidak serius melakukan pengendalian BBM subsidi terbukti dengan tidak tegasnya melaksanakan Permen No 1 Tahun 2013 tentang pengendalian BBM bersubsidi.  Pemprov justru memberikan kelonggaran bagi angkutan batu bara untuk menyedot BBM subsidi.

\"Seharusnya jangan melempem dalam melaksanakan kebijakan.  Pemprov harusnya serius melaksanakan kebijakan pemerintah pusat,\" katanya.

Sebelumnya, Sekprov Drs H Asnawi A Lamat MSi  mengatakan, pihak Gapabara sudah menyampaikan persoalan kepada Pemprov. Terjadinya antrean yang sangat panjang telah membuat pengusaha batu bara mengalami kerugian.  \"Mereka sudah menyampaikan beberapa persoalan. Kita menyadari dan memahami apa yang dirasakan oleh kawan-kawan Gapabara,\" ujar Asnawi.

Sebab itu, pemerintah daerah dalam hal ini gubernur meminta dan mengharapkan kepada pertamina untuk mengisi setiap SPBU kebutuhan BBM bagi masyarakat. \"Untuk menghindari antrian yang panjang, pertamina diminta mengisi BBM disetiap SPBU sesuai dengan kebutuhan. Kalau kota nanti habis, itu persoalan lain,\" katanya.

Sementara Gubernur H Junaidi Hamsyah terkesan mengelak memberikan komentar mengenai langkah mundurnya tersebut. Dia melimpahkan persoalan tersebut kepada Dinas ESDM. \"Nanti kita minta Pak Karyamin (Kadis ESDM) untuk ke pusat, mengajukan penambahan (Kuota BBM),\" katanya. (100)