Ahok Bimbang, Ganjil Genap Mungkin Dibatalkan

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, makin bimbang memutuskan penggunaan sistem ganjil genap, dalam penanganan kemacetan di Ibukota. Bahkan, orang nomor dua di DKI itu menyebutkan, rencana penerapan ganjil genap ada kemungkinan dibatalkan. Ahok mengaku lebih condong memilih menerapkan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP), dengan alasan lebih menguntungkan untuk Pemprov. \"Jadi kalau ditanya ganjil genap batal ga, ya ga batal lha wong digodok menuju ERP. Tapi bisa batal ga, ya bisa juga karena ERP lebih cepat. Kalau syaratnya terpenuhi,\" ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, Selasa (2/4). Ahok mengaku, saat ini lebih fokus pada sistem Eletronic Road Pricing. Karena melalui sistem ini, Ahok memperkirakan DKI akan dapat keuntungan. Yakni, hasil pembayaran pemilik kendaraan, akan masuk ke kas daerah dan diolah menjadi APBD. Menurutnya, dengan menerapkan ganjil genap itu tidak ada untung ekonomisnya. \"Ganjil genap hanya menguntungkan salah satu pihak. Ada juga, orang beli mobil lebih banyak,\" tegasnya. Lebih lanjut, Ahok juga mengkritik Ditlantas Polda Metro Jaya yang sudah mempersiapkan fasilitas loket penukaran pelat agar pemilik kendaraan bisa menukarkan kendaraan. Ahok menilai langkah Ditlantas terlalu tergesa-gesa. \"Itu hak polisi dong. Kalau polisi sudah mulai tukar, maka kita makin lama kajiannya,\" terangnya. Seperti diketahui, berdasarkan data Dinas Perhubungan DKI Jakarta ganjil genap diyakini bisa mengurai kemacetan di Jakarta hingga 40 persen. Terutama di jalan-jalan protokol. Kini kendaraan yang melintas mencapai 262.313.31 unit per jam. Bila sistem ini berjalan, diprediksi jumlahnya akan berkurang menjadi 121.567.28 unit. Setiap satu jam jumlah kendaraan pribadi yang beredar berkurang 140.746.02 unit dengan kondisi itu, mobil atau motor bisa melaju sampai 41,2 km per jam yang sebelumnya hanya 20,8 km per jam. (wok)