BENGKULUEKSPRESS.COM - Ratusan masyarakat Bengkulu Utara yang berprofesi sebagai petani, Kamis (25/5/2023) melakukan aksi demontrasi di Kantor DPD Provinsi Bengkulu.
Para petani ini mendatangi kantor DPD RI Provinsi Bengkulu dengan membawa sejumlah persoalan, salah satunya persoalan agraria yang hingga saat ini belum terselesaikan baik dari pihak pemerintah maupun legislatif yang menaungi persoalan tersebut.
Disampaikan pendamping masyarakat Nurhasan HR, ratusan petani yang hadir demo hari ini tergabung dalam beberapa forum. Diantaranya, Forum Pejuang Masyarakat Pejuang Tanah Ulayat dari Kecamatan Batik Nau, Forum Masyarakat Urai Bersatu, Forum Masyarakat Air Palik Sadar Hukum, Forum Masyarakat Bumi Pekal dan Forum Peduli Pembangunan Bengkulu Utara.
Ia menambahkan, beberapa tuntutan yang disampaikan masyarakat ini meliputi persoalan lahan PTPN yang terlantar selama 18 tahun untuk dapat dikembalikan ke masyarakat.
BACA JUGA:5 Komisioner KPU Provinsi Bengkulu Dilantik, Rusman Sudarsono Jabat Ketua
BACA JUGA:Kapolresta Bengkulu Minta Polisi RW Hadapi Tahun Politik
Lalu, masyarakat juga menuntut persoalan infrastruktur yang sebelumnya telah di janjikan oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah jauh sebelum dirinya dilantik sebagai Gubernur Bengkulu.
"Oleh karena itu, masyarakat menuntut janji yang disampaikan Gubernur sebelum dilantik. Dengan harapan agar DPD RI dapat menyalurkan aspirasi ini pada pihak terkait," kata Nurhasan HR saat demo berlangsung.
Tak hanya itu, masyarakat juga menuntut gas elpiji 3 KG serta listrik gratis yang dijanjikan Gubernur Bengkulu.
Sementara itu, Ahmad Kanedi selaku perwakilan DPD RI Dapil Bengkulu memberikan tanggapan terkait demontrasi yang berlangsung tersebut.
Ia menyampaikan, terhadap semua tuntutan masyarakat Bengkulu Utara ini akan segera ditindaklanjuti dan akan segera disampaikan pada pemerintah pusat hingga ke Presiden RI Joko Widodo.
"Aspirasi itu hukumnya wajib untuk ditindaklanjuti, dan kami bangga masyarakat Indonesia sudah demokrasi. Langkah kita dalam waktu yang tidak begitu lama akan meneruskan aspirasi ini ke instusi maupun lembaga yang menangani persoalan ini dan meminta agar mereka dapat menemui masyarakat. Selain itu, kita akan kawal langsung untuk bertemu dengan Presiden RI," tutup Ahmad Kanedi. (Tri)