BENGKULU, BENGKULUEKSPRESS.COM - Memaksimalkan alternatif jenis bahan pangan jadi upaya Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mendorong kedaulatan pangan Nasional untuk menghadapi potensi krisis pangan.
Hal ini diungkapkan Wakil Menteri Pertanian RI, Harvick Hasnul Qolbi, usai kegiatan tanam perdana padi di Desa Sukarami kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, Rabu (23/11/2022).
Dia menyebut, keragaman jenis bahan pangan menjadi kunci penting dilakukan di setiap daerah untuk mencapai kedaulatan pangan.
"Masalah alternatif pangan, kita tidak mengkhususkan karena setiap daerah tentu punya kekhasannya, misal di daerah timur ada sorgum dan jagung kita biarkan supaya berkembang maksimal. Ini semua untuk menjawab semua masalah potensi ancaman krisis pangan di dunia, tapi di Indonesia ketersediaan kita cukup baik," ungkap Qolbi.
BACA JUGA:Lelang Jabatan Eselon II Pemkot Bengkulu Masih Kurang Pendaftar
Terkait adanya potensi krisis pangan yang berpotensi melanda dunia akibat adanya perang Rusia dan Ukraina yang membuat jalur pasokan pangan dunia terhambat.
Qolbi memastikan, saat ini ketersediaan pasokan pangan di Indonesia tercukupi. Kalaupun ada berbagai informasi yang bereda menyebut kita krisis pangan.
Menurutnya hal itu hanya disinformasi yang terjadi, karena berdasarkan data yang dimiliki Kementan dan kondisi faktual, dia memastikan cukup.
"Kalaupun ada masalah kesalahan informasi di masyarakat mengenai kelangkaan pangan, insyaallah berdasarkan data dan faktual di lapangan mencukupi," ujar Qolbi.
Sementara itu, potensi krisis pangan akibat perubahan iklim dia mengatakan memang diperlukan langkah-langkah khusus yang perlu dilakukan.
Tidak hanya Pemerintah Pusat, tapi juga menjadi tugas Pemerintah Daerah, untuk memastikan tercapainya kedaulatan pangan di daerah masing-masing menghadapi ketidakpastian global saat ini
"Kita sudah beberapa kali berdiskusi dengan wantimpres dan tentu saja perlu kita sikapi, bagaimana membuat petani kita siap mengelola tanah kita yang sudah jenuh memang perlu kita kembangkan dan harus tepat sasaran," kata Qolbi.
Dia juga mengatakan, hal ini bisa terlihat dari impor pangan yang tidak dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.
Akan tetapi untuk beberapa jenis komoditas pangan yang tidak bisa tumbuh di Indonesia tetap dilakukan impor.
"Kita berharap bagaimana ekspor dan impor bisa berimbang dengan paling maksimal komposisinya 70 persen ekspor dan 30 persen impor mudah-mudahan bisa tercapai," terang Qolbi.