“Respons kolektif negara G20 akan menentukan jalannya pandemi saat ini dan masa depan. Hari ini adalah saat untuk mengubah arsitektur kesehatan global kita,” kata Menkes.
Karenanya, dalam semangat kemitraan, Menkes mengajak para pemimpin G20 untuk terus berkolaborasi dalam membangun mekanisme global dalam pengumpulan sumber daya untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi, peningkatan kemampuan surveilans genomic secara global termasuk pemulihan sistem kesehatan yang lebih kuat dan berkelanjutan.
“Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi atas dukungan dan komitmen yang diberikan dalam jalur kesehatan Presidensi G20. Belajar dari pandemi, kita harapkan bisa lebih cepat merespon pandemi dan lebih siap untuk mencegah keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat di masa depan,” ujarnya
Pembangunan sistem ketahanan kesehatan global Pandemi Covid-19 menyebabkan ketimpangan kapasitas kesehatan di banyak negara semakin kentara. Salah satu ketimpangan yakni, perbedaan kapasitas tiap-tiap negara untuk mendeteksi dan memantau patogen biang penyakit yang baru muncul dengan genomic sequencing. Untuk menyikapi ketimpangan ini, pemimpin dari negara-negara G20 diharapkan berkolaborasi untuk mewujudkan arsitektur kesehatan global yang lebih inklusif, kooperatif, dan tangkas dalam menghadapi berbagai isu kesehatan. Selain itu, pemimpin negara anggota G20 perlu mendukung percepatan akses sarana dan prasarana pencegahan Covid-19. Seperti penyediaan alat tes, vaksin, serta alat kesehatan untuk perawatan dan tata laksana pasien Covid-19.
Krisis kesehatan pandemi Covid-19 memukul telak sektor perekonomian global. Sektor lain seperti pariwisata, perdagangan, sampai pendidikan juga turut terdampak masalah kesehatan ini. Perbaikan kondisi ini bisa diupayakan lewat harmonisasi standar protokol kesehatan global.
Pada Forum G20 2021, para pemimpin anggota G20 sudah berkomitmen membuka perjalanan internasional dengan protokol kesehatan yang sesuai pandemi Covid-19. Namun, sejumlah negara menerapkan panduan sertifikat vaksin Covid-19 digital dengan cara dan mekanisme verifikasi berbeda dari negara lainnya. Kondisi ini menyebabkan sertifikat vaksin Covid-19 digital di satu negara tidak diakui di negara lainnya.
*Stabilitas Politik Global untuk Kestabilan Harga
Sebagai pemegang mandat presidensi G20 tahun 2022, dalam dua bulan terakhir, Presiden Joko Widodo telah berkomunikasi dengan beberapa pemimpin negara dan Sekretaris Jenderal PBB tentang persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan digelar di Bali pada bulan November 2022. Presiden juga berdiskusi lewat telepon mengenai dinamika situasi global terkini, termasuk di antaranya soal perang Rusia-Ukraina.
"7 Maret 2022, saya berkomunikasi dengan Kanselir Jerman, Olaf Scholz. Kemudian 8 Maret 2022, saya berkomunikasi dengan Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, dan 16 Maret 2022, saya juga berbicara dengan Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau. Kemudian 22 Maret 2022, dengan Presiden Perancis, Emmanuel Macron, dan 31 Maret 2022, melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, serta 12 April 2022 dengan Sekjen PBB, Antonio Guterres," ujar Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.
"Saya tegaskan bahwa sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia dan prinsip politik luar negeri Indonesia melarang pemberian bantuan persenjataan kepada negara lain. Namun, saya menyampaikan kesiapan Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Saya sampaikan mengenai harapan agar perang dapat segera dihentikan dan solusi damai melalui perundingan dapat dikedepankan," jelas Presiden Jokowi.
Kepala Negara memahami bahwa G20 memiliki peran sebagai katalisator dalam pemulihan ekonomi dunia. Menurutnya, jika berbicara mengenai pemulihan ekonomi dunia, maka terdapat dua hal besar yang mempengaruhinya saat ini, yaitu pandemi Covid-19 dan perang di Ukraina.
"Dalam konteks inilah maka dalam pembicaraan per telepon kemarin saya mengundang Presiden Zelenskyy untuk hadir dalam KTT G20," ungkapnya.
Sementara itu, dalam perbicangan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Putin juga memberikan kabar mengenai situasi di Ukraina, termasuk proses negosiasi yang terus berlangsung antara Rusia dan Ukraina. Dalam perbincangan tersebut, Presiden Jokowi kembali menekankan pentingnya perang segera diakhiri.