"Akhirnya pembangunan infrastruktur jalan tidak bisa dilakukan secara merata. Setiap hari saya dikirim video jalan yang rusak oleh masyarakat," kata Rohidin.
Selain itu, untuk Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat (RSJKO) Soeprapto yang menjadi pusat rujukan untuk Sumatera Bagian Selatan.
"RSJKO yang dibangun sebelum era Desentralisasi dulu, yang peruntukkan untuk Sumatera bagian Selatan yang mengcover untuk 5 Provinsi," ucap Rohidin.
Keterbatasan anggaran lagi-lagi membuat Pemprov mengeluhkan besarnya biaya operasional untuk RSJKO tersebut.
"Dengan adanya desentralisasi kemudian diserahkan ke Pemerintah Daerah. Saat ini dikelola eselon 3 yang sepenuhnya dibiayai APBD," tambah Rohidin.
Apalagi saat ini dengan adanya kebijakan baru dari Pemerintah Pusat yang menjadikan semua Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) di 5 Provinsi di Sumatera Bagian Selatan bisa dikirim ke RSJKO Soeprapto.
"Saat ini dengan kebijakan Pemerintah bebas Fasum, siapapun dan dimanapun ada orang gangguan jiwa di Sumatera bagian Selatan dikirim ke Bengkulu," kata mantan Wakil Bupati Bengkulu Selatan.
Rohidin menyampaikan, saat ini Pemprov sudab mengusulkan ke Pemerintah Pusat agar RSJKO dapat diambil oleh Pemerintah Pusat karena Pemprov tidak mampu membiayai.
"Kita sudah sampaikan proposal ke Pusat, untuk diambil alih RSJKO ini oleh Kementerian. Dengan luas 67 Hekatare, kita dengan anggaran yang terbatas tidak bisa mengelola itu," katanya.
Ia yakin, melalui Kunker Komisi IX DPR RI ke Bengkulu hari ini dapat mendorong membantu mengawal berbagai agenda yang sudah dicanangkan oleh Pemprov.
"Saya kira kehadiran dari Komisi IX DPR RI sekarang ini bisa mengawal dan memahami kesulitan Daerah dengan celah fiskal yang sempit ini," harap Rohidin.
Disisi lain Ketua Tim Kunjungan Kerja yang juga Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, Fraksi Partai Golongan Karya mengatakan, Komisi IX DPR RI akan berusaha untuk membantu berbagai permasalahan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
"Sesuai dengan kewenangan kami di Komisi IX, kami akan bantu dan mendorong semua mitra kita di pusat untuk membantu Provinsi Bengkulu," kata Emanuel.
Semua leading sektor yang menjadi kewenangan Komisi IX DPR RI, sepenuhnya akan menjadi tugas dari pihaknya.
"Semua bidang, baik ketenagakerjaan, kesehatan dan kependudukan. Komitmen teman-teman tadi jadi akan jadi bagian kerja kami di pusat," tutup Emanuel.(Suary).