BENGKULU, BENGKULUEKSPRESS.COM - Menjelang pelaksanaan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara nasional pada tanggal 31 Agustus nanti, Pemprov Bengkulu menargetkan mendapatkan nilai sangat baik.
Diungkapkan Asisten III Setda Provinsi Bengkulu, Ika Joni Ikhwan, pihaknya telah melakukan rapat persiapan dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Provinsi Bengkulu dalam menyambut penilaian yang akan dilakukan 31 Agustus mendatang secara daring dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), secara nasional.
"Tadi kita rapat persiapan SAKIP dan Reformasi Birokrasi yang akan dilakukan pada tanggal 31 Agustus nanti secara nasional melalui daring," ungkap Joni, Rabu (24/8).
BACA JUGA:Percepat Digitalisasi Keuangan Daerah, Pemprov Bengkulu Canangkan Program Smart Province
Ia juga mengatakan, pihaknya tahun ini menargetkan akan mencapai nilai BB dengan predikat sangat baik, yang tahun lalu Pemprov mendapatkan predikat baik dengan nilai B.
"Hasil evaluasi kita dapat nilai B dan tahun ini kita akan coba tingkatkan untuk dapat nilai BB," sambung Joni.
Secara terpisah, Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas, Biro Organisasi Setda Provinsi Bengkulu, Susilo, mengatakan. Ada 4 sub sistem penilaian SAKIP dalam menentukan nilai.
"Sub sistem yang ada didalam SAKIP, perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja," ujar Susilo.
Pemprov memiliki tim kinerja yang di Ketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, kemudian Koordinator perencanaan Kepala Bappeda, Koordinator pengukuran Kepala Biro Pembangunan, Koordinator pelaporan Kepala Biro Organisasi, Koordinator Evaluasi akuntabilitas itu Inspektorat dan pelaksananya seluruh OPD.
Ia menambahkan, persiapan yang dilakukan untuk mencapai target telah dilakukan sejak lama dan secara berkelanjutan terus dilakukan perbaikan dalam 4 sub sistem yang menjadi sasarannya.
"Langkah - langkah yang kita siapkan sudah secara berkesinambungan sudah kita lakukan pembinaan dengan menguatkan sub sistem dan mengefektifkan pelaksanaannya sebagai upaya peningkatan," jelas Susilo.
Selain itu, pihaknya terus melakukan evaluasi per triwulan terhadap kinerja setiap OPD untuk melihat capaian indikator akuntabilitas yang telah ditetapkan. Untuk evaluasi menyeluruh secara tahunan dilakukan didalam laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD).
"Kita juga terus melakukan evaluasi berkala setiap 3 bulan, untuk memonitor perkembangan akuntabilitasnya, untuk pelaporannya itu satu tahun sekali yang juga tergabung dalam LPPD," terang Susilo.
Terakhir ia menyampaikan SAKIP memiliki peranan penting dalam mendukung upaya mencapai suksesnya Reformasi Birokrasi untuk tercapainya Good Governance Pemerintah Provinsi Bengkulu.
"Sebagai upaya untuk mencapai pemerintahan yang baik harus ada akuntabilitas sebagai pilarnya," tutup Susilo.(CW2/Suary).