Perangkat Desa Tuntut Kenaikan Gaji

TAIS, BE - Ratusan Perangkat desa yang tergabung pada Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Seluma menuntut kenaikan gaji. Aksi perangkat desa yang berasal dari berbagai desa di Kabupaten Seluma itu menuntut Pemkab Seluma mengimplementasikan PP Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa. Dari pantauan BE, usai melakukan orasi hingga pukul 11.00 WIB, sebanyak 18 orang perwakilan PPDI menyampaikan aspirasi kepada Wakil Bupati dan Sekda Seluma beserta pejabat lainnya. Perdebatan saat negosiasi berlangsung alot, pasalnya kades menuntut penambahan anggaran untuk penghasilan perangkat desa. Pemerintah Kabupaten Seluma sudah bersedia melakukan penambahan sebesar Rp 10 M. Sehingga, Alokasi Dana Desa(ADD) ikut mengalami penambahan sebesar Rp 50 juta untuk masing masing desa. \"Sampai saat ini kami belum menyetujui akan penambahan tersebut terkecuali penambahan Rp 10 M tersebut di perkuat dengan surat penegasan oleh pemerintah kabupaten Seluma jika pada APBD Perubahan di alokasikan,\" tegas Ketua PPDI Seluma, Herwan Mei, Kamis (27/1). Pengurus dan ketua PPDI khawatir anggaran yang dialokasikan untuk penambahan siltap perangkat desa ini dipergunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Ketika ada realisasinya kedepan anggaran sudah dipergunakan dengan alasan lain. \"Kita khawatir jika tidak diperkuat dengan surat dan berita acara dipergunakan orang yang tidak bertanggung jawab,\" kata Herwan.   Setelah melakukan orasi, perwakilan dari demonstran kemudian diperbolehkan untuk mengikuti dialog dengan Wabup Seluma beserta jajaran diruang rapat. Akan tetapi pembahasan tersebut berakhir deadlock. Sementara itu Wakil Bupati Seluma, Gustianto menolak untuk memberikan komentar terkait aksi demo dan dialog dengan PPDI \"Nanti dulu ya,\" singkatnya sambil berlalu. Hingga Kamis siang, massa perangkat desa masih bertahan di halaman belakang Pemkab Seluma. Mereka masih tetap menuntut agar seluruh tuntutan diakomodir oleh Pemkab Seluma. Jika tidak maka massa akan menduduki Pemda Seluma. Sementara jajaran pejabat Pemkab Seluma melakukan rapat tertutup.(333)