Warga Bengkulu Paling Tak Bahagia

PROVINSI INDEK KEBAHAGIAAN TERENDAH 1. Banten 68,08 2. Bengkulu 69,74 4. Papua 69,87 4. Nusa Tenggara Barat 69,98 5. Jawa Barat 70,23 6. Nusa Tenggara Timur 70,31 7. Sumatra Utara 70,57 8. DKI Jakarta 70,68 9. Aceh 71,24 10. Sumatra Barat 71,34

//Sekda: Instrumennya Apa?

BENGKULU, BE - Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan laporan Indeks Kebahagiaan 2021. Secara umum Indeks Kebahagiaan pada tahun 2021 mengalami peningkatan 0,8 poin menjadi 71,49 dari 70,69 pada 2017. Namun demikian, Provinsi Bengkulu masuk urutan kedua dari 10 provinsi dengan indek kebagian terendah di Indonesia. Dari 10 provinsi tidak bahagia itu, pertama Provinsi Banten 68,08 2, lalu Bengkulu 69,74 3 dan Papua 69,87, serta Nusa Tenggara Barat 69,98 untuk urutan keempat. Indeks kebahagiaan yang didapatkan dari hasil survei BPS itu, merupakan ukuran pembangunan yang bersifat subjektif ditawarkan untuk melihat persepsi masyarakat tentang apa yang dirasakan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Drs Hamka Sabri MSi mengatakan, pihaknya belum mendapatkan statistik instrumen BPS, yang menjadi ukuran warga Bengkulu tidak bahagia nomor 2 provinsi se-Indonesia. \"Apa saja instrumen menyatakan Bengkulu kurang bahagia itu saya belum melihat,\" terang Hamka kepada BE, kemarin (4/1). Diterangkannya, jika instrumen ukuran kebahagian yang dilihat BPS, dari sisi pembangunan. Maka selama pandemi covid-19 saat ini, pembangunan di Provinsi Bengkulu terus berjalan. Bahkan pembangunan jal tol juga sudah hampir rampung pada seksi 1. Termasuk pembangunan jalan, pelambuhan dan bandara, juga sudah mulai dilakukan pengembangan. Meskipun belum terlalu signifikan. \"Kalau dari pembangunan, sampai saat ini juga masih bagus,\" ungkapnya. Pada saat pandemi covid-19, memang pembangunan di Bengkulu tidak begitu signifikan. Mengingat anggaran juga banyak difokuskan untuk penanggulangan dampak pandemi covid-19. Baik dari sisi kesehatan, maupun dampak ekonomi masyarakat. \"Jadi kita belum tau ukuran tidak bagian itu apa,\" beber Hamka. Namun jika ukuran kebahagian dilihat dari harga sembako. Memang pada menjelang akhir tahun 2021, masih ditemukan harga sembako mengalami kenaikan. Baik itu seperti minyak goreng, beras, telur dan berbagai sembako lainnya. \"Tapi saya belum melihat statistiknya dari BPS,\" tegasnya. Hamka menegaskan, ukuran kebahagiaan itu dilihat dari hati masyarakat. Ketika hati masyarakat itu bisa merasakan kebagiaan, maka indek kebagiaan itu juga akan meningkat. Meskipun dari sisi pembanguan, maupun dari sisi kemajuan lain tidak meningkat, ketika hati seseorang telah bahagia, maka ukuran pembangunan juga tidak bisa menjadi tolak ukur kebahagian. \"Ukuran kebahagiaan itu dari hati seseorang,\" ujarnya. Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Jonaidi SP menegaskan, hasil survey BPS ukuran kebahagiaan itu menjadi catatan penting. Artinya, pemerintah juga harus berpikir keras, agar kebagiaan masyarakat itu bisa terwujud. \"Ukuran ini harus menjadi catatan, agar pemerintah bisa menjadikan masyarakat bahagia,\" ujar Jonaidi. Untuk membuat masyarakat bahagia, maka tugas pemerintah yang harus dilakukan tidak membuat masyarakat kesulitan. Seperti, sembako dengan harga murah, hasil pertanian mahal harganya, pembangunan berkelanjutan. Masyarakat dalam mencari penghasilan dimudahkan dan kesejahteraan bisa meningkat. \"Masyarakat itu ingin merasakan betul hadirnya pemerintah. Karena sebagai masyarakat itu, masih merasakan, ketidak hadiran pemerintah di sekelilingnya,\" tandasnya. Untuk diketahui, dalam dimensi penyusun Indeks Kebahagiaan memiliki besaran kontribusi yang berbeda. BPS mencatat, dimensi yang berkontribusi terbesar dalam penyusunan Indeks Kebahagiaan adalah dimensi Kepuasan Hidup, yaitu sebesar 34,80%. Sedangkan dimensi Makna Hidup kontribusinya 34,02% dan dimensi Perasaan berkontribusi 31,18%. Sebagai catatan, BPS telah melaksanakan kajian tentang tingkat kebahagiaan beberapa kali, yaitu uji coba tahun 2012 dan 2013. Kemudian, survei pengukuran tingkat kebahagiaan (SPTK) sebanyak 3 kali yakni pada tahun 2014, 2017, dan 2021. Untuk tahun 2021, survei dilakukan serentak di seluruh kabupaten/kota di 34 provinsi pada 1 Juli sampai 27 Agustus terhadap 75.000 rumah tangga yang dipilih secara acak (random). (151)