Selamatkan Bentang Alam Seblat

BENGKULU, bengkuluekspress.com - Puluhan aktivis koalisi selamatkan bentang alam Seblat melakukan aksi unjuk rasa dengan melakukan bentang spanduk, teatrikal dan orasi di Simpang Lima Ratu Samban Kota Bengkulu, Senin (25/10). Koalisi gabungan dari berbagai elemen seperti mahasiswa, OKP, NGO serta perwakilan warga meminta Menteri LHK untuk tidak mengubris permintaan PT Inmas Abadi untuk menyusun dokumen amdal. Manager Kampanye Energi Kanopi Hijau Indonesia Olan Sahayu mengatakan runtuhnya daya dukung dan daya tampung bentang seblat akan merugikan banyak pihak. \"Petani merugi, karena ancaman banjir bandang di wilayah persawahan dan kebun mereka, pelaku wisata merugi karena tidak ada lagi daya tarik yang bisa dinikmati oleh wisatawan lokal maupun internasional,\" sesalnya. Selain itu, pihaknya juga menuntut Gubernur atau Menteri untuk mencabut izin No. i.315 ESDM tahun 2017 tentang izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi kepada PT. Inmas Abadi yang menjadi asal muasal kekacauan bentang seblat. \"Aksi ini merupakan rangkaian penolakan yang sudah sejak lama disuarakan sejak adanya izin pada tahun 2017,\" tegasnya. Menurutnya, negara akan merugi karena program konservasi yang sudah dilaksanakan akan sia-sia, belum lagi biaya yang akan dikeluarkan negara jika banjir bandang menghantam. \"Permintaan kami hanya meminta kepada menteri untuk tidak bermain-main dengan keselamatan bentang seblat, terlalu banyak korban yang akan jatuh jika bentang seblat hancur, satwa gajah, harimau, serta aktivitas pemenuhan kebutuhan hidup warga,\" ujarnya. Sementara itu, Presiden Mahasiswa Universitas Bengkulu Tere Ade Rempas mengatakan perusahaan tambang batu bara PT. Inmas Abadi hanya akan mengakibatkan dampak buruk yang berkelanjutan dan memunculkan masalah baru untuk lingkungan di kawasan Bentang Alam Seblat khususnya masyarakat terdampak. \"Permasalahan seperti di PLTU Teluk Sepang dan beberapa perusahaan lain yang akhirnya hanya menanamkan bibit permasalahan baru di Bengkulu. Hingga saat ini belum mampu dituntaskan oleh pemerintah pusat dan daerah,\" tutupnya. Ia menambahkan, pihaknya meminta agar pemerintah menyelamaykan bentang alam seblat. Jangan sampai nantinya gajah hanya dianggap mitos oleh generasi masa depan karena mengalami kepunahan. (HBN)