Dana DAK dan DID Bengkulu Alami Penurunan

BENGKULU, bengkuluekspress.com - Provinsi Bengkulu mengalami penurunan dalam penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2022. Hal itu diungkapkan Anggota Banggar DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, Senin (4/10). Pasalnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi akan memformulasikan kembali rencana belanja, yang telah tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) RAPBD tahun anggaran 2022. Edwar mengatakan, sebelumnya terjadi pengurangan pendapatan daerah dari hasil pembahasan yang disepakati memperkirakan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 1,2 triliun lebih. Tetapi, lanjutnya, dari Kementrian Keuangan (Kemenkeu) tertanggal 1 Mei 2021 lalu, telah mengeluarkan dana transfer pusat ke daerah, yang di dalamnya juga ada Dana Bagi Hasil (DBH), DAU dan Dana Insentif Daerah (DID). Dimana, khusus DID, terjadi penurunan nilai dari perkiraan awal yang disepakati sekitar Rp 18 miliar, ternyata hanya Rp. 7,4 miliar lebih. \"Artinya, terjadi penurunan pendapatan yang nilainya tidak sedikit, yakni sekitar Rp 11 miliar lebih. Kita minta pihak eksekutif memformulasikan ulang rencana belanja untuk tahun depan karena jika tidak dikurangi akan terjadi defisit,\" ujarnya. Menurut Politisi PDIP itu, jika TAPD Pemprov tetap mempertahankan dengan KUA PPAS yang telah disepakati sebelumnya, maka akan terjadi defisit anggaran sekitar Rp. 30 miliar. Terlebih, untuk menutupi defisit Rp. 30 miliar lebih itu, dana nya juga tidak ada. \"Kita sarankan selain Pemprov dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, juga harus menyusun ulang KUA PPAS RAPBD 2022 dengan tetap melibatkan DPRD Provinsi,\" tegasnya. Anggota komisi III itu juga menyesalkan, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov pada tahun anggaran 2022, tidak mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK), seperti, Dinas TPHP dan Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP). Padahal tahun ini dari dua OPD tersebut mendapatkan DAK, tetapi tahun depan tidak ada. \"Ini akibat ketidak mampuan di OPD dalam memaksimal pengusulan dan memperjuangkan di tingkat pusat. Saya minta Gub-Wagub mengevaluasi jajaran OPD di lingkup Pemprov Bengkulu yang tidak bisa bekerja demi kemajuan daerah,\" tutupnya. (HBN)