Pemda Perlu Evaluasi Dampak Pandemi Covid-19

BENGKULU, bengkuluekspress.com - Pemerintah Daerah (Pemda) baik tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota dinilai perlu mengevaluasi dampak pandemi Covid-19 di tengah masyarakat. Evaluasi yang dimaksud tentunya dari berbagai aspek, mengingat pandemi Covid-19 tersebut bukan hanya berimbas pada sektor kesehatan saja, tapi juga sosial, ekonomi, dan lainnya. \"Sejauh ini fokus pemerintah denga keberadaan pandemi Covid-19, terkesan pada sisi kesehatan saja. Sementara , sektor lainnya juga terkena imbas dari pandemi yang sangat terlihat yakni sektor ekonomi, dan pendidikan,\" kata Waka III DPRD Provinsi Bengkulu, Hj. Erna Sari Dewi, SE, Kamis (19/8) Politisi Perempuan NasDem itu mengatakan, secara globalmasyarakat masih cukup bisa bertahan di tengah pandemi yang cenderung belum menunjukkan penurunan angka konfirmasi positif. Namun tidak tahu kedepannya seperti apa dampaknya seperti apa. \"Maka itu, evaluasi dinilai sangat penting dilakukan pemda. Sehingga bisa memulai langkah-langkah antisipasi,\" ujarnya. Menurutnya, pandemi ini pasti menyebabkan terjadinya peningkatan angka kemiskinan, karena sebagian masyarakat menjadi penganguran akibat kehilangan mata pencaharian. Akhirnya ekonomi baik nasional dan daerah bakal terpuruk. \"Nah, bagaimana upaya pemerintah menghidupkan kembali perekonomian ini. Kalau kita menyarankan, salah satu upayanya memberikan bantuan yang produktif,\" ungkapnya. Maksudnya, sambung Erna bantuan yang diberikan bukan sebatas bantuan saja. Sehingga sudah saatnya pemerintah berpikir bagaimana batuan itu memiliki efek timbal balik terutama bagi masyarakat yang ekonominya terpuruk. \"Kitapun mengingatkan agar pemda tidak boleh lengah sedikitpun, terutama dalam menindaklanjuti dampak pandemi ini,\" tegas Erna. Erna menambahkan, untuk menekan laju penyebaran Covid-19, pemda juga tidak boleh kendor. Sebaliknya harus tegas menegakkan peraturan terkait penegakkan protokol kesehatan (Prokes), dan vaksinasi. Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu H. Zainal, S. Sos meminta Pemda bersama stakeholder terkait dinilai harus gencar melakukan sosialisasi dan memperketat penegakan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19. Pasalnya penerapan Prokes khususnya, di wilayah pedesaan masih rendah. \"Belum sepenuhnya masyarakat di pedesaan menerapkan prokes dan mengurangi aktifitas keluar rumah dan tidak berkerumun,\" katanya. Zainal mengatakan, saat ini banyaknya warga pedesaan yang menderita penyakit menyerupai Covid 19, lantaran tidak melakukan swab PCR ataupun antigen. \"Jika dibuktikan dengan pemeriksaan terhadap warga desa setempat, diperkirakannya jumlah kasus Covid 19 juga banyak di wilayah pedesaan,\" pungkasnya. Politisi PKB ini mengungkapkan, maka peran eksekutif dalam hal ini untuk terus tak henti-hentinya mengupayakan sosialisasi dan memperketat penerapan Prokes bagi masyarakat. Namun, sambungnya, untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya prokes tersebut, juga harus ada panutannya dan tidak pandang buluh. \"Jika tokoh masyarakat dan agama, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aparat penegak hukum, ketika tidak menerapkan prokes, supaya diberikan sangsi, sama dengan masyarakat di saat melakukan pelanggaran,\" tutupnya. (HBN/Adv)