BINTUHAN, bengkuluekspress.com - Sebanyak 192 kepala desa (Kades) di Kabupaten Kaur dikumpulkan Bupati Kaur H Lismidianto SH MH di aula lantai 3 Setda Kaur Rabu (7/7). Hal ini guna percepatan perbaikan data Bansos serta, verifikasi dan validasi data Penerimaan Bantuan iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) di Kabupaten Kaur.
Kedepannya kita minta dalam validasi dan verifikasi data ini benar-benar dilakukan secara cermat, jangan sampai ada kepentingan dan melakukan verifikasi asalan,” kata Bupati Kaur H Lismidianto SH MH Rabu (7/7).
Dikatakan Bupati, para kades harus mendampingi petugas pendamping keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) serta sejumlah pihak lainnya dalam pendataan nantinya. Kades dimita berperan dalam hal pendataan dan melihat langsung kondisi masyarakatnya apakah benar-benar sesuai dengan pemaparan data yang diajukan oleh petugas dari Kementerian Sosial atau dinas Sosial.
“Jangan berikan rekomendasi bila yang bersangkutan sudah mampu atau tak layak lagi menerima bantuan, utamakan skala prioritas jangan sampai ada yang layak justru tak mendapatkan bantuan,” katanya.
Sementara itu, kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaur H Sidarmin tetap M Pd menegaskan verifikasi dan validasi ini diperlukan sesuai dengan perintah kemensos yang mana diminta update data penerima bantuan. Baik dana Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) BPI-JK atau BPJS Kesehatan gratis hingga bantuan lainnya.
“Ini memang dibutuhkan update, namun dalam pendataan ini kami tidak bisa hanya mengandalkan petuga saja namun harus berkaloborasi dengan desa,” tandasnya. (618)