TAIS, bengkuluekspress.com - Akhir-akhir ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Seluma selaku pengguna anggaran penanganan Covid-19 tahun 2020 lalu, ketar ketir. Pasalnya, penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Seluma mulai memintai surat pertanggungjawaban (SPJ) setelah adanya laporan akan penyimpangan penggunaan anggaran Covid-19 sebesar Rp 11,1 M.
Kapolres Seluma, AKBP Swittanto Prasetyo SIK kepada BE membenarkan jika penyidik Tipikor sudah turun melakukan pendalaman akan adanya laporan dari masyarakat dugaan penyimpangan dari anggaran penanganan Covid-19 tahun 2020 lalu. Menurutnya, setiap laporan masyarakat yang masuk wajib dan harus ditindaklanjuti.
\"Ada masyarakat yang melaporkan akan adanya dugaan penyimpangan penggunaan anggaran. Sehingga kita tindaklanjuti untuk pendalaman atas laporan,\" ujarnya.
Ditambahkan, jika apa yang dilakukan ini barulah sebatas mengkroscek saja terlebih dahulu. Ke depan jelas akan ada dilakukan klarifikasi kepada masing-masing pengguna anggaran Covid-19 ini.
\"Kita masih Puldata dan Pulbaket. Jelasnya kami lakukan penyelidikan terlebih dahulu ya,\" sampai Kapolres.
Ketika ditanya lebih lanjut, Kapolres Seluma enggan menjelaskan dan merincikan penyimpangan penggunaan anggaran Covid-19 ini. Namun, Kapolres meminta dukungan agar laporan masyatakat akan adanya penyimpangan ini bisa terjawab ada atau tidaknya.
\"Tim akan bekerja lebih lanjut kita harap tidak menemukan kendala dalam penyelidikan ini,\" harapnya.
Diketahui, jika anggaran Covid-19 di Kabupaten Seluma sebesar Rp 11,1 M dengan rincian peruntukkan dan realisasinya. Pada Dinas Sosial Rp 4 miliar sudah terealisasi Rp 3,4 miliar. Kemudian, Dinas Kesehatan Rp 2,2 miliar sudah terealisasi Rp 2,2 miliar. BPBD Rp 1,3 miliar terealisasi Rp 958 juta. Dinas Perkim Rp 583 juta sudah terealisasi Rp 179 juta. Dinas Kominfo Rp 100 juta teralisasi Rp 62 juta. Dan RSUD Tais Rp 2,8 miliar teralisasi Rp 2,2 miliar. Dari total anggaran Rp 11,1 miliar sudah terealisasi Rp 9,2 miliar, sehingga hanya tersisa Rp 1,9 miliar. (333)