TAIS, bengkuluekspress.com - Sidang paripurna DPRD Seluma dengan agenda pendapat akhir fraksi tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Raperda tentang Pengelolaan aset Daerah, Raperda Cooperate Social Responsibility (CSR), dan Raperda perubahan Retribusi jasa umum, diwarnai dengan aksi protes oleh juru bicara fraksi.
Salah satunya adalah Fraksi Demokrat Herman yang menegaskan jika di penghujung jabatannya, Bupati Seluma saat ini sudah tidak peduli lagi dengan Seluma. Serta tidak ada lagi pembangunan di Seluma ini kurun waktu satu tahun ini.
\"Kepedulian Bupati Seluma sudah tidak ada lagi atas pembangunan Seluma ini. Apalagi di penghujung waktu jabatannya saat ini,\" tegasnya dalam pandangan umum fraksi kemarin.
Hal ini setelah mengkritisi ketidakhadiran pihak eksekutif pada paripurna tersebut. Dimana, dalam paripurna itu hanya dihadiri oleh satu kepala Organisasi Perangkat daerah(OPD) dan Bupati hanya diwakili oleh Penjabat Sekda, Supratman.
Herman juga mempertanyakan ketidakhadiran bupati Seluma serta jajaran dalam paripurna ini. Mengingat Raperda yang saat ini memang sama sama di butuhkan untuk pembangunan Seluma ini. Hanya saja, pembangunan tidak merata yang terus terus terjadi seperti jalan di Ulu Alas, Ulu Seluma serta Ulu Talo.
\"Kemana perginya bupati seluma. Apa pekerjaannya sekarang tidak ada kan? Dan kenapa sidang paripurna ini malah memerintahkan Sekda yang hadir,\" tanya Herman dalam Paripurna.
Tak jauh berbeda, Tenno Heika SSos selaku Ketua Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) juga menegaskan dan mempertanyakan keseriusan Bupati Seluma dalm akhir masa jabatannya ini.
\"Perlu dipertanyakan ada apa. Miris sekali. DPRD didesak untuk menyelesaikan Perda. Tapi pihak eksekutif lepas tangan. Seolah tidak ada kepedulian lagi dengan pemerintah. Eselon II hanya kepala BPKD yang hadir. Semakin ujung pemerintah semakin carut marut,\" ujar
Ditegaskan lagi, selain kepala OPD, juga asisten staf ahli juga tidak hadir saat paripurna terebut. Padahal, Raperda tersebut sangat penting untuk kebaikan kabupaten Seluma kedepan.
\"Pada intinya DPRD Seluma menyayangkan ini. Harus menjadi catatan oleh Sekda,\" jelasnya. Sementara itu, Penjabat sekda Seluma Supratman MM mengatakan bahwa, dia juga baru mengetahui adanya paripurna pada pagi kemarin. Kemudian, kepala OPD juga banyak tidak mengetahui adanya paripurna yang digelar kemarin. Sehingga, banyak yang tidak datang.
\"Tapi nanti akan kita evaluasi sesuai permintaan DPRD. kedepan jangan sampai terjadi lagi hal yang seperti ini,\" ucap Sekda.
Sedangkan, untuk pemerataan pembangunan tetap akan menjadi prioritas Pemda Seluma dalam pembangunan. Bukan mengenyampingkan dan tidak peduli akan pembangunan lagi. Melainkan memang kebutuhan anggaran sangatlah besar ditambah lagi dengan revolusi yang dilakukan.
\"Bupati tetap peduli akan pembangunan Seluma dan ini semua terdapat pemangkasan akibat Covid 19 ini yang belum tahu berakhirnya,\" pungkasnya.
Pada paripurna tersebut, masing-masing Fraksi menyampaikan pandangan akhir fraksi. Dari 8 Fraksi, ada fraksi Persatuan pembangunan Sejahtera (PPS) yang menolak mengesahkan Raperda tentang pengolahan aset dan pengelolaan keuangan daerah. Karena menurutnya, ada aturan mengenai hal itu yang masih dalam perubahan di Kemendagri. Sementara itu, 7 Fraksi lainnya sepakat agar ke empat Raperda tersebut disahkan menjadi Perda. Setelah Raperda ini disepakati, akan langsung disampaikan ke gubernur untuk dilakukan evaluasi. (333)