Ekspor Cangkang Sawit Dari Bengkulu Makin Minim

BENGKULU, BE - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu mencatat ekspor cangkang sawit di Provinsi Bengkulu hingga Juli 2020 mengalami penurunan hingga -42 persen. Penurunan tersebut disebabkan rendahnya valume ekspor cangkang sawit sejak Januari 2020 lalu. Kepala BPS Provinsi Bengkulu, Win Rizal mengaku ekspor cangkang sawit mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan volume ekspor cangkang sawit menurun hingga 28.952 ton dari 67.902 ton pada Juli 2019 menjadi 38.950 Ton pada Juli 2020. \"Kita melihat volume ekspor cangkang sawit kita menurun, begitu juga nilai ekspornya,\" kata Win, kemarin, (3/9). Win mengaku, nilai ekspor cangkang sawit dari Januari hingga Juli 2020 mencapai US$ 3,1 juta atau lebih rendah dibandingkan Januari hingga Juli 2019 yang tercatat mencapai US$ 5,4 juta. Penurunan nilai ekspor tersebut kemungkinan disebabkan pandemi Covid-19 yang beberapa bulan terakhir menghantam sejumlah negara di dunia termasuk Indonesia. \"Kemungkinan ini semua disebabkan oleh pandemi Covid-19,\" tuturnya. Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Bengkulu, Erwin Noviansyah mengaku, penyebab turunnya ekspor cangkang sawit di Bengkulu disebabkan oleh tingginya pajak bea keluar dan dana pungutan sawit di Indonesia. Bahkan besaran pungutan sawit saat ini yang mencapai US$ 22 per ton saja sudah menurunkan ekspor. Apalagi saat ini pemerintah berencana akan menaikkan lagi dana pungutan sawit menjadi US$ 20, sehingga total beban eksportir untuk pajak ekspor dan pungutan sebesar US$ 27 per ton, atau 33% dari harga produknya. \"Dengan naik menjadi US$ 22 saja hampir 90% eksportir tidak melakukan ekspor dan terpaksa merugi. Ini jadi kendala kita. Di satu sisi diminta genjot ekspor, tetapi dana pungutan yang tinggi ini jadi rintangan,\" jelasnya. Erwin melanjutkan, potensi ekspor cangkang sawit sangat besar, terutama dari sumber-sumber yang berada di remote area. Hampir 30% cangkang sawit di beberapa daerah tidak bisa diekspor atau digunakan di dalam negeri sehingga hanya menjadi limbah yang tidak produktif. \"Kami hanya mengekspor cangkang sawit dari remote area yang cangkang sawitnya tidak digunakan baik oleh pabrik CPO maupun kebutuhan industri domestik di dalam negeri. Jadi jangan anggap ekspor cangkang sawit menghambat kebutuhan biomassa dalam negeri,\" tuturnya. Untuk itu, pihaknya meminta agar pemerintah memisahkan kebijakan pajak cangkang sawit dengan produk CPO dan turunan lainnya. Hal ini perlu dipertimbangkan karena kebijakan harga CPO tidak relevan dengan harga ekspor cangkang sawit. \"Kami tidak menutup mata untuk bayar pajak dan dana pungutan, tetapi kalau kebijakan tidak terkendali dan terlalu tinggi akan menghambat ekspor. Belum lagi soal berubah-ubahnya besaran pajak cangkang sawit sehingga menimbulkan tidak stabilnya harga ekspor,\" tutupnya.(999)