Serapan Anggaran Covid-19 Pemprov Bengkulu Rendah

BENGKULU, bengkuluekspress.com - Serapan anggaran penanganan Covid -19 oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu masih dinilai rendah. Menindak lanjuti hal tersebut, DPRD Provinsi Bengkulu meminta Pemrprov Bengkulu diminta mempercepat penggunaan anggaran penanganan Covid-19. Wakil Ketua Komisi lV DPRD Provinsi Bengkulu Dempo Xler mengungkapkan, pihaknya menyayangkan masih rendahnya serapan anggaran penanganan covid-19 oleh pemerintah Provinsi Bengkulu. Menurut Dempo, anggaran penanganan covid-19 Pemprov Bengkulu sebesar Rp 38, 4 miliar tersebut dari April lalu hanya mampu terserap sebesar Rp. 15,2 miliar. \"Dari 4 bulaj lalu, kalau kita bicara kebutuhan rakyat, memang bantuan covid-19 itu dibutuhkan masyaraka ketika awal-awal terjadinya kasus di Bengkulu yang membuat masyarakat tidak dapat beraktivitas. Tetapi, jika bantuan itu saat ini baru hendak dipakai, masyarakat sudah tidak terlalu membutyhkan itu, karena masyarakat sudah bisa mencari nafkah seperti biasanya,\" pungkas Dempo, Selasa (18/8). Ia menyesalkan, konsep awal yang ada pada anggaran covid-19 yang senilai Rp 38,4 miliar itu untuk bantuan sembako, bantuan kesehatan dan bantuan tunai. Namun, hingga hari ini bantuan sembako dan bantuan tunai itu belum ada. Sedangkan, kemungkinan akhir Agustus ada pembahasan APBD P yang mengakibatkan anggaran tersebut dikembalikan. \"Artinya progresifnya Gubernur dalam mengerjakan anggaran ini sangat kurang. Karena kalau sudah bicara nanti, rakyat tidak butuh lagi,\" tegas Dempo. Senada, Anggota Komisi lV DPRD Provinsi Bengkulu H. Zainal, S. Sos mengatakan, saat ini penggunaan anggaran penanganan covid-19 oleh Pemprov Bengkulu penyerapannya rendah. \"Sebelumnya kita sudah rapatkan dengan pihak terkait, mereka tidak mau walaupun diberi kebebasan untuk menggunakan anggaran tersebut, mereka tidak ingin asal membelanjakan,\" ungkap Zainal. Pihaknya lanjut Zainal, juga menyesalkan karena sebelumnya Pemprov Bengkulu berencana memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai) pasca covid-19 tetapi hal itu tidak jadi diberikan. Jika dilihat kondisi masyarakat saat ini, masyarakat mereka masih sangat membutuhkan itu. Sementara itu, Kepala Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu Iskandar Novianto menyebut, dari total anggaran penanganan Covid - 19 se Provinsi Bengkulu sebesar Rp 686,4 miliar baik untuk Jaringan Pengaman Sosial (JPS), bidang kesehatan maupun Pemulihan Ekonomi (PEN) baru terealisasi Rp 186,0 miliar atau 27,01 persen hingga 11 Agustus 2020 ini. \"Jika melihat dari segi penyerapan anggaran lambat, untuk itu pemerintah harus bisa melihat peta permasalahan di daerah,\" katanya. Penanganan Covid - 19, sambungya, bisa saja sudah terpenuhi dari anggaran pemerintah pusat. Namun pemerintah daerah harus tetap bisa merealisasikan anggaran yang sudah dialokasikan dari APBD masing - masing. Ia menambahkan,Pemerintah Provinsi Bengkulu dari total anggaran Rp38,4 miliar, teralisasi Rp15,2 miliar atau hanya terealisasi 39 persen. (HBN)