BENGKULU, Bengkuluekspress.com - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu melaporkan hingga 2 Juni 2020 sebanyak 34.811 orang pekerja Bengkulu terdampak Covid-19. Selain itu, diperkirakan akan ada tambahan pengangguran sebesar 50 ribu jiwa apabila Covid-19 ini terus meluas.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, Ir Sudoto mengatakan, kondisi ketenagakerjaan di Bengkulu, sebelum merebaknya Covid-19 sedang mengalami tren positif dengan tingkat pengangguran semakin menurun hingga mencapai 3,22 persen pada survei BPS Februari 2020 lalu.
Trend positif tersebut tak lepas dari kerja keras pemerintah bersama stakeholder ketenagakerjaan, terutama dalam peningkatan kompetensi dan produktivitas, menjaga kondusifitas hubungan industrial serta berbagai program perluasan kesempatan kerja.
\"Adanya pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap iklim ketenagakerjaan, termasuk bertambahnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maupun pengenaan status dirumahkan,\" kata Sudoto, kemarin (20/6).
Ia mengaku, pandemi Covid-19 telah memberikan dampak di seluruh sektor perekonomian yang muaranya pada sektor ketenagakerjaan. Jumlah pekerja yang terdampak situasi pandemi Covid-19 mencapai 37 ribu orang lebih, baik pekerja formal maupun informal.
“Kami juga mengantisipasi tambahan pengangguran yang diestimasi mencapai 50 ribu orang. Kita berusaha menekan angka pengangguran agar tidak bertambah,\" ujar Sudoto.
Ia berharap sampai akhir tahun investasi akan terus tumbuh, sehingga tenaga kerja yang terserap akan semakin meningkat. Masa transisi kenormalan baru juga diharapkan aliran investasi terus tumbuh hingga akhir tahun agar dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
\"Kita ingin dunia usaha terus membaik agar roda kegiatan ekonomi mampu bergerak yang pada akhirnya menyerap kembali tenaga kerja,\" harapnya.
Ia mengaku, untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap dunia kerja, Presiden Joko Widodo juga telah menetapkan enam kebijakan strategis. Enam upaya mitigasi tersebut yakni paket stimulus ekonomi untuk dunia usaha agar tidak melakukan PHK. Kedua, insentif pajak penghasilan bagi para pekerja. Ketiga, jaring pengaman sosial melalui program bantuan gsosial bagi pekerja formal dan informal. Keempat, pemberian prioritas Kartu Prakerja bagi para pekerja yang menjadi korban PHK. Kelima, perluasan program industri padat karya. Keenam, perlindungan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) baik di negara penempatan maupun setelah kembali ke tanah air.
\"Selaras mitigasi tersebut, Disnakertrans Provinsi Bengkulu juga telah melakukan langkah strategis mulai dari refocusing anggaran maupun perubahan kebijakan untuk mempertimbangkan kelangsungan usaha dan perlindungan bagi pekerja,\" tutupnya.
Sementara itu, Pakar Ekonomi Universitas Bengkulu, Prof Dr Kamaluddin MM mengingatkan pemerintah jangan sampai new normal berdampak buruk pada kehidupan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi. Ia meminta pemerintah untuk berjuang sekuat tenaga meski new normal berlaku ekonomi daerah akan tetap baik.
\"Tapi kalau kemudian bahwa pengangguran meluas itu new normal, kerusuhan desa dan kota karena perut lapar new normal, nambah utang terus juga new normal, lantas semakin hancur ekonomi kita gara-gara new normal, nah itu yang saya kira sudah kebablasan ya,\" kata Kamaludin.
Ia mengingatkan, jangan sampai masyarakat menganggap normal sebuah kondisi yang jelas-jelas sudah salah. Misalnya, jika pemerintah gagal mengatasi pengangguran dan hal tersebut dianggap normal.
\"Jadi marilah kita jadi bangsa yang cerdas para pemimpinnya juga harus lebih cerdas lagi, maaf ya, karena kita ini betul-betul dalam suasana yang sangat berat ya jangan dihibur dengan new normal yang tidak normal,\" tutupnya.(999)