Komisi lV DPRD Provinsi Bengkulu Sarankan Pemprov Beli Alat Uji Swab

BENGKULU, bengkuluekspress.com - Komisi lV DPRD Provinsi Bengkulu menyarankan agar Pemerintah Provinsi mengadakan atau membeli alat laboratorium, untuk menguji sampel yang diambil dari swab tenggorokan ataupun hidung. Hal itu ditegaskan Ketua Komisi lV DPRD Provinsi Bengkulu H. Edison Simbolon, S.Sos, M.Si, Senin (6/4).

Menurut Edison, hal bertujuan agar warga yang diduga mengidap Corona Virus Disease (Covid-19) bisa cepat terdeteksi, sehingga bisa segera dilakukan penanganan. Dari koordinasi pihaknya dengan pihak Rumah Sakit M. Yunus ataupun Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, salah satu hambatan dalam penanganan Covid-19 ini karena sulitnya melakukan deteksi secara dini. Dimana untuk mengetahui ada yang positif atau negatif itu, sampel yang diambil dari swab terlebih dahulu harus dikirim ke Palembang atau Jakarta.

\"Kita sarankan Pemprov beli saja sendiri, dan kita tidak bakal keberatan berapapun anggaran yang dibutuhkan untuk membeli alat tersebut. Hal itu karena saat ini uji swab harus melakukan pengiriman yanh membutuhkan waktu, ditambah lagi dengan pengujian di laboratorium,\" ujar Politisi Demokrat itu.

Dijelaskan ketua DPW Demokrat Bengkulu, saat ini jumlah Orang Dalam Pengawasan (ODP) dan juga Pasien Dalam Pengawasan (PDP) kasus Covid-19 mengalami peningkatan. Termasuk yang sudah dinyatakan positif, sehingga Provinsi Bengkulu berstatus darurat penanganan Covid-19.

\"Kita beli sendiri saja alat uji swab itu, agar jika ada kasus positif bisa cepat ditangani,\" pungkasnya.

Senada, anggota DPRD Provinsi lainnya, Tantawi Dali, S.Sos, MM, wabah Covid-19 ini sudah bisa dikatakan force majeure, sehingga langkah-langkah tanggap darurat dinilai penting untuk segera diambil. Termasuk pengadaan alat uji sampel yang diambil dari swab.

\" Jika yang positif cepat terdeteksi pasti penanganan juga bisa cepat dilakukan,\" ujar politisi Nasdem itu.

Ditambahkan pria yang akrab disapa Babe itu, termasuk pemprov harus mengadakan lebih Alat Pelindung Diri (APD), dan perekonomian masyarakat khususnya sembako dimana banyak masyarakat yang terkena dampak covid-19.

\"Untuk anggaran, kita tidak mempermasalahkan. Mengingat ini menyangkut nyawa orang banyak,\" tutupnya.(HBN/ADV)