BENGKULU, bengkuluekspress.com - Setelah melakukan MoU bersama BPJS Kesehatan beberapa waktu lalu, karena Pemprov Bengkulu akan mengalokasikan anggaran kepada 23 ribu peserta BPJS Kesehatan Mandiri yang memiliki tunggakan yang tersebar di 9 kabupaten dan 1 kota, untuk saat ini Pemprov masih menunggu petunjuk dan teknis dari Kementerian Kesehatan.
Hal itu lantaran Mahkamah Agung (MA) mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam putusannya, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020.
\"Jika memang ada perubahan dari pemerintah pusat, tentu kita akan menuju menunggu petunjuk dan teknisnya terlebih dulu,\" ungkap Gubernur Bengkulu Dr. H. Rohidin Mersyah, Selasa (10/3).
Dijelaskan Rohidin, karena waktu penganggaran sebelumnya telah mengikuti rancana kenaikan BPJS Kesehatan. Karena alokasi anggaran untuk jaminan kesehatan bagi Provinsi Bengkulu tersebut bersumber dari pendapatan yang ditransfer dari cukai rokok yang akan didistribusikan tentu sesuai dengan pagu ketetapan yang terbaru.
\"Jika memang itu ada perubahan, maka layanan yang akan kita perbesar jumlah penerima. Karena tidak mungkin anggaran tersebut kita tarik lagi. Yah bisa jadi jika dulu yang dianggarkan untuk sebanyak 23 ribu masyarakat dengan dibatalkannya kenaikan tersebut bisa jadi 24 ribu,\" ujarnya.
Ditambahkan mantan Wakil Bupati BS itu, hal itu dilakukan agar masyarakat Bengkulu khususnya yang kurang mampu akan mendapatkan jaminan kesehatan. Hal itu lantaran, menurut data keikutsertaan BPJS masyarakat Provinsi Bengkulu baru 80,47 Persen yang ikut serta jaminan kesehatan dari total jumlah penduduk yang ada.
\"Jadi masyarakat Bengkulu yang berpenghasilan rendah yang belum memiliki kartu BPJS berkisar 19,43 Persen, sehingga tidak ada masyarakat Bengkulu yang tidak mempunyai jaminan kesehatan,\" tutupnya.(HBN)